Dianggap Merusak Lingkungan, Walhi NTT Laporkan PT MSM ke Polisi

WAINGAPU, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan PT Muria Sumba Manis (MSM) ke Kepolisian Resor Sumba Timur.

Walhi melapor ke polisi lantaran adanya dugaan pelanggaran Pidana Lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Wanga dan Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.

Perwakilan WALHI NTT Petrus Ndamung menyampaikan, konsesi PT MSM saat ini berada di enam kecamatan diantaranya Kecamatan Pandawai, Kahunga Eti, Umalulu, Rindi, Pahunga Lodu dan Wula Waijelu dengan luas lahan mencapai 19.000 hektar.

Persoalan perusakan hutan di daerah aliran sungai perlu dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diinvestigasi karena telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunnya debet air di daerah hulu.

"Ini jelas telah menyebabkan kekeringan pada irigasi yang digunakan masyarakat petani di daerah hilir," ucap Petrus dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (15/6/2018).

Peristiwa ini, lanjut Petrus, sudah berlangsung sejak tahun 2016. Namun, selama ini pihaknya belum melaporkan karena masih mengumpulkan data-data lapangan terkait adanya indikasi pidana lingkungan yang dilakukan perusahaan tebu.

Menurut Petrus, ini bukan satu-satunya pidana lingkungan yang akan dilaporkan oleh Walhi NTT, masih banyak lagi pidana lingkungan lainnya yang telah diinvestigasi oleh Walhi di berbagai desa.

"Kami akan tindaklanjuti dalam beberapa minggu ke depan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul," ucapnya.

Sebelum melaporkan ke polisi, Walhi juga telah melayangkan surat keberatan atas izin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Bupati Gidion Mbilyora.

Walhi, kata Petrus, berharap, dengan laporan ini pihak kepolisian Resort Sumba Timur serius melakukan investigasi dan meningkatkan status laporan ini secepat mungkin.

Karena sampai saat ini aktivitas perusahaan terus berlangsung dan banyak terjadi konflik sosial, kerugian baik materil maupun non materil oleh masyarakat dan alam sendiri.

"Kami berharap, pelaporan ini menjadi dasar untuk pemberhentian sementara segala aktivitas perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur," tutupnya.

Terkait laporan itu, Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Jules Abraham Abast mengaku belum mengetahui adanya laporan itu.

"Saya belum dapat informasi dari Polres Sumba Timur. Nanti akan saya cek," ucapnya singkat.