Hanura NTT: Baru Pimpin, Pak OSO Ganti 6 Ketua DPD Tanpa Alasan Jelas

Jimmi mengaku, pengurus DPD dan DPC Hanura se-Indonesia merasa tidak bisa berjalan dengan gaya kepemimpijan Oesman Sapta yang tidak demokratis.

Menurut Jimmi, Partai Hanura dibangun dengan landasan perjuangan hati nurani dan pihaknya sudah terbiasa dengan kepemimpinan yang menggunakan hati nurani.

"10 tahun kami dipimpin oleh Pak Wiranto, beliau selalu mengedepankan hati nurani. Tapi Pak OSO memimpin tidak menggunakan hati nurani sehingga kami selama ini sangat tertekan," ucap Jimmi, Senin (15/1/2018).

Jimmi menyebut, pengurus Hanura NTT dan semua pengurus Hanura di Indonesia memilih Oesman karena pihaknya patuh dan loyal pada Wiranto.

"Kita ingin pemilu 2019 mendatang, partai Hanura harus menjadi lebih baik, tapi sayangnya Pak OSO sebagai ketua umum tidak bisa menjalankan lebih baik,"ucapnya.

"Saya sendiri sebagai ketua DPD mau menyampaikan itu. Saat ini saya sebagai anggota DPRD aktif dan tentu pernyataan saya ini berisiko. Tetapi suara hati yang harus kami keluarkan,"sambungnya.

Saat memimpin Hanura, lanjut Jimmi, Oesman tidak berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oesman dinilai memimpin Hanura seperti memimpin sebuah perusahaan.

"Ketika Pak OSO baru memimpin beberapa bulan saja, enam ketua DPD diganti tanpa alasan yang jelas. Beliau (OSO) selalu menggunakan ancaman tanpa proses demokrasi. Itu jelas sangat tidak cocok di partai Hanura," ucapnya.

Ia berharap, Oesman segera diturunkan dari jabatannya sehingga Partai Hanura bisa menghadapi pemilihan umum 2019 dengan baik.

Sebelumnya diberitakan, Oesman Sapta Odang diberhentikan dari posisi sebagai ketua umum Partai Hanura. Dia dianggap melakukan pelanggaran terhadap anggaran rumah tangga partai dan prinsip-prinsip nilai perjuangan partai tersebut.

Keputusan itu diambil setelah sejumlah pengurus Partai Hanura mengadakan rapat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Pemberhentian Oesman dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya.