Sri Mulyani Minta Mahasiswa Belajar APBN

"APBN itu milik masyarakat. Jadi mahasiswa harus belajar dan mengetahui pentingnya APBN untuk pembangunan," ujar Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum melalui secara live streaming yang diikuti ratusan mahasiswa Universitas Merdeka Madiun, Jumat ( 11/8/2017) sore.

Kuliah umum via live streaming itu digelar Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II untuk peningkatan kesadaran pajak. Kanwil DJP Jatim II mengkampanyekan pajak bertutur serentak ke pelajar dan mahasiswa yang melibatkan 4.855 pelajar dan mahasiswa di tiga universitas, 48 SMA/SMK, 23 SMP dan enam SD.

Menurut Sri Mulyani, dengan belajar APBN mahasiswa akan mengetahui sumber-sumber pendapatan yang diperoleh negara untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah satu sumber dana yang paling besar menyumbang pendapatan negara berasal dari pajak.

Dia menyebutkan, APBN tahun anggaran 2017 senilai Rp 2.133 triliun. Dari nilai itu, pajak menyumbang pendapatan negara sebesar 75 persen atau sebesar Rp 1.307 triliun. Besarnya kontribusi pajak dalam pendapatan negara pada APBN menjadikan pajak sebagai hal yang strategis membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Tak hanya itu pendapatan dari pajak yang dibayar masyarakat diperuntukkan untuk pembiayaan pendidikan nasional, pelayanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Sri Mulyani mengatakan, dibandingkan dengan negara lain kondisi infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata. Kondisi itu lantaran pendapatan negara kurang sehingga pembangunan infrastruktur tertinggal dengan negara lain.

Untuk itulah, program pajak bertutur menjadi sarana pemerintah menggugah pelajar dan mahasiswa sadar pentingnya membayar pajak sejak dini. Harapannya kelak saat sudah bekerja mereka akan taat membayar pajak.

"Peran pendidikan tinggi sangat penting untuk menggugah kesadaran mahasiswa pentingnya pajak pembangunan. Kalau mahasiswa lulus dapat kerja gajian jangan lupa bayar pajak. Sadari pajak untuk biaya pembangunan Indonesia," kata Sri Mulyani.

Perpanjang MoU Tax Centre

Sementara itu Kepala Kantor DJP Jawa Timur II, Neilmaldrin Noor menyatakan sebagai bentuk implementasi kampanye pajak bertutur pihaknya meneken perpanjangan nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Merdeka Madiun untuk Tax Centre.

"Lewat kesepakatan ini, Kanwil DJP Jawa Timur II dan Universitas Merdeka Madiun memiliki program bersama secara riil. Semisal tax centre memiliki komunitas UKM maka kami akan memberikan edukasi bagaiamana unit usaha itu dikembangkan," Noor.

Tak hanya edukasi mengembangkan usaha, kata Noor, pihaknya akan membangun kesadaran pemilik unit usaha untuk perpajakannya. Dengan demikian, saat unit usaha itu untung dan layak membayar pajak mereka tidak akan lari dan lupa," kata Noor.

Dia mengatakan, tax centre merupakan program nasional. Tetapi inovasi dan kerjasamanya diserahkan kepada masin-masing kantor wilayah.