Dana Pengamanan Pilkada Serentak Papua Barat Diusulkan Lebih dari Rp 224 Miliar

MANOKWARI, KOMPAS.com - Anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat 2017 diperkirakan lebih dari Rp 224 miliar. Jumlah ini merupakan usulan untuk kepolisian di daerah penyelenggara pilkada.

Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan Pilkada 2017, Senin (30/5/2016) di Mapolda Papua Barat, anggaran pengamanan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur diperkirakan sebesar Rp 188 miliar lebih. Adapun untuk pilkada di kabupaten/kota mencapai Rp 36 miliar, yakni di Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Sorong, dan Kota Sorong.

Berdasarkan kebutuhan masing-masing kepolisaan resor, yakni Kabupaten Maybrat memerlukan biaya pengamanan sebanyak Rp 11 miliar, di Tambrauw Rp 10 miliar, Kabupaten Sorong Rp 5 miliar, dan Kota Sorong sebanyak Rp 5 miliar.

Pengesahan usulan anggaran ini masih menunggu Nota Perjanjian Hibah Daerah NPHD) dari masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.

Adapun untuk jumlah personel yang terlibat dalam pengamanan tersebut diperkirakan mencapai 4.514 orang. Jumlah ini terdiri dari 391 personel Polda Papua Barat, 2.236 personel polres dan jajarannya, dibantu 422 personel TNI dan petugas pengamanan TPS yang diperbantukan dari polda.

Pemaparan ini disaksikan oleh pihak terkait, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), dan jajaran Polda Papua Barat, serta Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Papua Barat.

Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Moch Sagi Dharma A mengatakan, rakor ini untuk membahas pengamanan pelaksanan pilkada yang melibatkan pihak keamanan, baik polda maupun polres di daerah tingkat II yang akan menyelenggarakan pilkada.

"Ini untuk menyamakan presepsi, artinya agar pada saat pilkada serentak tahap kedua secara nasional ini, khususnya di Papua Barat, pihak keamanan lebih siap dan pengamanan ini akan dimulai dari tahapan pilkada di-launching oleh KPU Papua Barat," kata dia.