JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 kepala daerah dari 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua tak mengikuti tes urine yang digelar Badan Nasional Narkotika di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (31/3/2016).
Padahal, kegiatan tes urine ini diikuti langsung Gubernur Papua Lukas Enembe dan Sekretaris Daerah Pemprov Papua Hery Dosinaen.
Pemeriksaan urine diselenggarakan di sela-sela kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) antar Bupati dan Wali Kota Provinsi di Aula Sasana Krida yang telah diselenggarakan sejak Rabu (30/3/2016).
Berdasarkan pantauan Kompas.com, kegiatan tes urine berlangsung pada pukul 10.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT. Hanya 14 bupati saja yang mengikuti kegiatan tersebut.
Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Papua Kombes Pol Jackson Lapalonga membenarkan informasi tersebut ketika dikonfirmasi di Jayapura, Jumat (1/4/2016).
"Kemarin, kami telah berulang kali mengumumkan kepada para peserta Rakerda untuk mengikuti pemeriksaan urine. Namun, 15 bupati itu tetap tak hadir hingga kegiatan ini berakhir. Kami tak tahu apa alasan mereka tak mengikuti tes urine. Biarkan masyarakat yang menilai saja," ungkap Jackson.
Dia pun menyatakan telah menyerahkan seluruh nama bupati yang tak mau mengikuti pemeriksaan urine ke Gubernur Lukas Enembe.
"Beliau telah memegang daftar nama bupati yang tak mengikuti tes urine. Nanti, dia yang akan mengambil langkah selanjutnya," ujar Jackson.
Dia menambahkan, total sebanyak 400 pejabat yang menjadi peserta Rakerda. Namun, hanya 124 peserta yang mengikuti pemeriksaan urine.
"Dari 124 yang mengikuti pemeriksaan, sebanyak enam pejabat yang tak mau mengembalikan sampel urine kepada BNN. Mereka berdebat dengan petugas kami ketika dimintai untuk memberikan urine yang telah disimpan dalam wadah khusus," kata Jackson.