Ganjar: Rakyat yang Tahu Butuh Pembangunan Apa, Tak Bisa Dikira-kira

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk serius melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di enam keresidenan mulai 31 Maret 2016. Kebutuhan pembangunan harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan.

"Rakyatlah yang tahu pembangunan seperti apa yang dibutuhkan dan tidak bisa berdasarkan kira-kira," katanya.

Untuk itu, Ganjar mengajak kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng untuk terlibat langsung pada tiap pelaksanaan musrenbang.

"Dengan mengikuti musrenbang secara langsung, saya berharap betul, Bapak dan Ibu (anggota dewan) yang punya aspirasi dimasukkan dalam daftar prioritas pembangunan dan dijoinkan ke sistem musrenbang," kata Ganjar di Semarang, Selasa.

Menurut Ganjar, dengan masuknya aspirasi ke daftar prioritas pembangunan itu, maka para anggota DPRD Jateng bisa menjelaskan kepada konstituen mengenai alasan usulan yang masuk prioritas pembangunan dan yang tidak masuk.

Ganjar menjelaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semuanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi ada yang masuk kewenangan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

"Oleh karena itu, seluruh aspirasi yang masuk akan dicatat dan dalam koordinasi musrenbang nanti diharapkan pelaksanaan pembangunan bisa berbagi sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Sriyanto Saputro meminta semua pihak mewaspadai kegiatan musrenbang di semua tingkatan, agar tidak digunakan untuk kepentingan politik.

"Musrenbang di semua tingkatan rawan dimanfaatkan untuk penggalangan dukungan, apalagi di tahun-tahun politik seperti sekarang sehingga semua pihak harus sama-sama mengawasi serta mengawal pelaksanaannya di masing-masing daerah," ujarnya.