Puluhan pemuda ini menggelar unjuk rasa di sejumlah lokasi di Kota Ambon, Senin (11/1/2016), termasuk di kantor DPRD dan kantor Gubernur Maluku.
Dalam aksi itu para pendemo menyuarakan agar rencana pengelolaan blok gas Masela di Maluku dapat mensejahterakan masyarakat dan bukan hanya menguntungkan investor.
Para pendemo memulai aksinya dari depan Tugu Gong Perdamaian Dunia, lalu menggelar long march menuju Kantor DPRD Maluku.
Setelah menyampaikan tuntutannya mereka kemudian menggelar aksi yang sama di kawasan Tugu Trikora dan Simpang Alfatah sebelum berlanjut ke Kantor Gubernur Maluku pada sore harinya.
“Kami minta pengelolaan gas blok Masela dilaksanakan secara onshore atau di darat dengan sistem pipanisasi agar bias memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata kordinator aksi Firdaus Arey.
Para pendemo juga meminta agar Provinsi Maluku diberi hak mengelola gas abadi tersebut sebesar 50 persen dan bukan hanya 10 persen.
”Kami meminta Presiden Joko Widodo agar menolak upaya Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas yang mengingnkan agar pengelolaan gas Masela dilakukan secara offshore,”teriak para pendemo.
Pendemo juga menutut agar pemerintah pusat dapat memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia putra daerah yang ada di wilayah setempat.
Dalam aksi itu para pendemo juga membawa spanduk menuntut keadilan pertambangan bagi masyarakat Maluku.
Pengunjuk rasa juga membagikan selebaran berisi seruan agar pemerintah pusat memperhatikan kepentingan masyarakat Maluku.