Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Gubernur Meleset, Ratusan Guru Honorer Unjuk Rasa

Kompas.com - 10/12/2013, 13:53 WIB
Kontributor Samarinda, Yovanda Noni

Penulis

SAMARINDA, KOMPAS.com – Sejak Senin (9/12/2013) hingga hari ini, Selasa (10/12/2013), ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian (FSPTTH) menduduki kantor DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bahkan 50 orang di antaranya nekat menginap.

Mereka menuntut tiga hal yang sebelumnya menjadi janji Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Mereka meminta Awang memperjuangkan nasib para tenaga honorer seleksi kategori 2 (K2) agar bisa lolos 100 persen dalam tes seleksi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS). Mereka juga meminta data rasionalisasi guru, dan aturan payung hukum yang melindungi tenaga honorer.

Dijelaskan Ketua FSPTTH Samarinda, Wahyudin, unjuk rasa tersebut untuk menagih janji – janji Awang Faroek Ishak pada saat kampanye pemilihan gubernur (Pilgub) 2013-2018. Sebab sampai sekarang, janji tersebut belum ditepati Awang.

“Awang berjanji akan memperjuangkan nasib semua tenaga honorer K2 agar bisa lulus 100 persen dalam tes seleksi CPNS. Tapi saat bertemu kembali dalam kegiatan Rembuk Pendidikan di Hotel Senyiur beberapa waktu lalu, Awang menyatakan jika kebijakan tak ada padanya,” jelas Wahyudin, Selasa (10/12/2013).

Dari pernyataan tersebut, lanjut Wahyudin, Awang seperti berkilah. Awang bahkan mengingatkan para guru agar tidak berunjuk rasa untuk mencari kejelasan terkait nasib tenaga K2. Jika mereka berdemo, Gubernur akan menarik kebijakan berupa fasilitas pendidikan, seperti insentif dan beasiswa guru yang diberikan.

“Janji tinggal janji dan sekarang mengancam, itu bukan mencerminkan perilaku seorang pemimpin. Awang mengingatkan kalau perilaku seorang tenaga pendidik, tidak boleh berdemonstrasi menyelesaikan persoalan kenaikan status,” imbuhnya.

Atas kejadian itu, FSPTTH merasa Gubernur bukanlah orang yang bisa dipercaya. Mereka akhirnya menduduki gedung DPRD Samarinda sampai semua tuntutan mereka dipenuhi. Apalagi hari ini, DPRD menggelar rapat sidang paripurna.

Wahyudin mengatakan jika seluruh jajaran SKPD akan datang, dan pihaknya akan kembali berorasi. “Kami lebih terpuruk dari pada hewan langka. Hewan langka dilindungi hukum dan dijaga. Kalau sakit atau melahirkan, ditunggui dan dibawa ke rumah sakit. Sementara kami, jangankan asuransi kesehatan, diperhatikan pemerintah saja tidak,” ujar Wahyudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com