Selain Demo Tolak Tapera, Buruh dan Pengusaha Datangi Kantor Dinas Tenaga Kerja

SEMARANG, KOMPAS.com - Gelombang protes kaum buruh di Jawa Tengah semakin membesar terhadap penolakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ratusan buruh di Kota Semarang berunjukrasa menolak program itu di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis (6/6/2024).

Tak hanya aksi demo, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz mengatakan, sejak kebijakan itu disampaikan oleh pemerintah pusat, banyak kalangan buruh dan pengusaha mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja di kabupaten/kota.

Baca juga: Moeldoko Sebut Pemberlakuan Tapera Menunggu Aturan 3 Kementerian, Maksimal hingga 2027

Berangkat dengan keresahan mendalam, buruh dan pengusaha melakukan audiensi dan berdiskusi terkait program Tapera yang bakal memotong 2,5 persen upah mereka.

"Dua hari terakhir ini di kabupaten/kota juga ada audensi dari temen-temen apindo maupun temen-temen dari serikat pekerja,serikat buruh. Dua-duanya datang ke Dinas Tenaga Kerja terkait dengan isu Tapera ini," ungkap Aziz kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).

Dia menilai, Apindo dan serikat buruh langsung merespon munculnya kebijakan baru itu. Hanya saja Apindo tidak menolak secara tegas. Sedangkan buruh menolak tegas.

"Alasan mereka (buruh) itu terkait dengan pembebanan. Dimaksimalkan aja kaitannya dengan BPJS itu. Di BPJS kan sudah ada JHT ada JKP dan lain sebagainya itu," beber Aziz.

Kemudian terkait penambahan iuran dari pihak pekerja dan dari pihak pengusaha dikhawatirkan terjadi penyelewengan.

Menurutnya para buruh berharap agar rumah yang dijanjikan diberikan terlebih dahulu, lalu dibayar dengan iuran atau cicilan bulanan setelahnya.

"Terus juga kepastian itu terkait dengan menabung. Harapannya kalo mereka kan mendapatkan rumah dulu, terus nyicil. Salah satunya itu," terangnya.

Baca juga: Ratusan Buruh di Semarang Tolak Tapera: Program Tidak Masuk Akal

Sementara itu, Tapera masih akan ditindaklanjuti dengan Permenaker. Dia menjelaskan Permenaker akan membahas lebih detail mengenai mekanisme pemungutan hingga kelompok masyarakat yang wajib mengikuti program itu.

Lebih lanjut, Aziz memastikan aspirasi melalui audiensi dan unjuk rasa para buruh bakal disampaikan kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, Sekda Jateng Sumarno, hingga Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah.

"Iya kita akan sampaikan ya, saya akan laporkan ke pimpinan dalam hal ini Pak Gubernur dan Pak Sekda, juga akan sampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah beramai-ramai melakukan untuk rasa menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis (6/6/2024).

Koordinator Lapangan Aulia Hakim mengatakan, wacana pemotongan gaji buruh sekitar 2,5 persen untuk Tapera sangatlah tidak masuk akal. Aulia menilai, saat pensiun nilai uang yang diterima sudah berubah ketimbang sekarang.

"Setelah kita iuran (sampai pensiun) jatuhnya adalah Rp 48 juta. Logikannya ketika kita nabung, ketika kita masa-masa pensiun (di usia) 58 tahun, hanya mendapat Rp 48 juta, tidak masuk logika," tutur Aulia ditemui di sela aksi.