Ratusan Buruh di Semarang Tolak Tapera: Program Tidak Masuk Akal

SEMARANG, KOMPAS.com - Ratusan buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah beramai-ramai melakukan untuk rasa menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis (6/6/2024).

Koordinator Lapangan Aulia Hakim mengatakan, wacana pemotongan gaji buruh sekitar 2,5 persen untuk Tapera sangatlah tidak masuk akal.

Aulia menilai, saat pensiun nilai uang yang diterima sudah berubah ketimbang sekarang.

Baca juga: Publik Marah soal Tapera, Basuki: Saya Menyesal, Enggak Nyangka

"Setelah kita iuran (sampai pensiun) jatuhnya adalah Rp 48 juta. Logikannya ketika kita nabung, ketika kita masa-masa pensiun (di usia) 58 tahun, hanya mendapat Rp 48 juta, tidak masuk logika," tutur Aulia ditemui di sela aksi.

Ia menilai, iuran Tapera ini berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang termasuk jaminan sosial.

"Kalaupun masuk jaminan sosial, enggak jelas ini UU. Menurut kami UU ini abu-abu, apakah ini jaminan sosial? Ya kalau memang jaminan sosial, ambil pajak APBN," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini hanya akal-akalan pemerintah. Apalagi pihaknya dari kalangan buruh tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan.

"Kalau Tapera ndak (setuju). Justu pemerintah memgambil iuran dari rakyat tapi pemerintahnya sibuk sendiri tidak melibatkan pengawas, pengawasnya hanya PUPR, hanya Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan OJK, kami tidak terlibat," bebernya.

Selain upah buruh di Jateng yang terbilang rendah untuk harus dipotong Tapera, para buruh juga khawatir dana itu justru menjadi lahan empuk untuk korupsi pemerintah.

Apalagi, kata Aulia, ini bukan pertama kalinya kasus mega korupsi yang merugikan rakyat kecil terjadi di Indonensia.

Baca juga: Soal Tapera, Menteri Basuki: Kalau Belum Siap, Kenapa Tergesa-gesa?

Sebelumnya juga sempat ramai korupsi Asabri dan Jiawasraya yang mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Katanya jangan khawatir uang itu nggak hilang, tapi siapa yang jamin? Dulu Taspen dan Asabri aja ilang lho dikorupsi milik temen-temen TNI dan Polri. Apalagi buruh," ungkapnya.

Untuk itu para buruh yang berunjuk rasa turut menyuarakan aspirasi tersebut agar program Tapera dibatalkan.

"Mohon lah tunda dulu dan kalau tidak memungkinkan untuk dijalankan dan pasal-pasalnya itu belum bisa dijalankan. Saat ini buruh di Jateng kondisinya sangat minim. Uang yang didapat hanya untuk belanja kebutuhan pokok saja," tandasnya.