Pilkada 2024, Bangka Belitung Rawan Isu Sara dan Pelanggaran ASN

BANGKA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Bangka Belitung memetakan sejumlah potensi yang bisa mengganggu tahapan pilkada serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, EM Osykar mengatakan, permasalahan yang berpotensi muncul, berbeda, tergantung daerahnya.

"Kami dalam upaya antisipasi, melihat apa saja permasalahan yang akan terjadi. Melihat juga apa yang pernah terjadi sebelumnya," kata Osykar saat rapat pengawasan pilkada di Pangkalpinang, Rabu (29/5/2024).

Baca juga: PDI-P dan Golkar Resmi Kuasai Kursi DPRD Bangka Belitung, LHKPN Menanti

Osykar menuturkan, beberapa daerah telah diketahui rawan permasalahan. Seperti Belitung rawan isu-isu tentang suku agama dan ras (Sara).

Kemudian di Kota Pangkalpinang rawan politik uang dan Bangka Tengah rawan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Kalau Belitung rawan isu Sara. Ini jadi perhatian kami, begitu juga daerah lainnya dengan potensi yang berbeda. Jangan sampai ini menjadi masalah, jadi harus diantisipasi," ujar Osykar.

Baca juga: Catat 114 Pelanggaran ASN, Pj Gubernur Jateng: Masih Banyak Bermasalah dengan Perselingkuhan

Osykar tidak merinci bentuk permasalahan apa saja yang akan terjadi. Namun hal tersebut, sambung Osykar, menjadi informasi yang kini dikantongi tim Bawaslu.

Selain adanya potensi permasalahan langsung di kalangan masyarakat, Bawaslu juga memprediksi potensi pelanggaran pada penggunaan media sosial.

Bahkan pada beberapa kasus ditemukan akun media sosial yang bernuansa politis, tapi tidak jelas identitas penggunanya.

"Kami juga menemukan akun yang tidak jelas siapa orangnya, tapi update terus, profilnya anonim," beber Osykar yang didampingi Komisioner Bawaslu Syahirin.

Sebagai antisipasi, Bawaslu Bangka Belitung bakal memaksimalkan fungsi pengawasan partisipatif dari masyarakat.

"Pengawasan partisipatif selama ini sangat membantu Bawaslu. Ini akan dimaksimalkan selama tahapan pilkada, terutama isu-isu nanti yang berkembang di media sosial," ujar Osykar.

"Marilah kita jangan hanya melihat saja pilkada ini, partisipasi pengawasan diperlukan agar pemilihan kepala daerah berjalan lancar," pungkas dia.