Puluhan Mahasiswa Demo di Bank NTB Syariah Buntut Dugaan Korupsi 26,4 Miliar

KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Bebet Mandalika melakukan demonstrasi di depan kantor utama Bank NTB Syariah, Rabu (28/2/2024).

Puluhan mahasiswa tersebut melakukan aksi buntut dari dugaan korupsi Bank NTB Syariah senilai 26,4 miliar yang dilaporkan guru besar Universitas Negeri Mataram Prof Zainal Asikin ke Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB.

Dalam pantauan, massa aksi terlibat saling dorong dan nyaris bentrok dengan aparat pengamanan karena memaksa bertemu dengan pihak direksi bank.

Baca juga: Jaksa Panggil 5 Orang Internal Bank Terkait Dugaan Korupsi di Bank NTB Syariah

Koordinator aksi, Masa Lalu Renggi Hasbana, mengatakan pihaknya menuntut direktur PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo menemui massa.

"Kami juga menuntut agar direktur diberhentikan oleh Pj Gubernur NTB karena dari hasil kajian kami, selama satu bulan yang dilalukan kami temukan ada dugaan korupsi berdasarkan hasil audit BPK," kata Renggi usai audiensi bersama jajaran direksi Bank NTB Syariah, Rabu (28/2/2024).

Selain itu pihaknya menemukan adanya dugaan korupsi sponsorship pada event MXGP Samota Sumbawa.

Massa aksi juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pembelian tanah menggunakan dana bank NTB Syariah di Mandalika.

"Kita ingin selamatkan Bank NTB Syariah," katanya.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil kajian itu, kata Renggi, adalah landasan utama segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti direktur Bank NTB Syariah.

Baca juga: Guru Besar Unram Lapor Dugaan Korupsi di Bank NTB Syariah

"Karena RUPS ini kan kebijakan Pemda dan stakeholder lain. Kita akan berikan waktu satu minggu untuk dilakukan RUPS," ujarnya.

Jika tidak dilakukan RUPS, kata Renggi, pihaknya akan melakukan demonstrasi kembali dengan massa aksi yang lebih banyak.

"Kami juga melihat tidak ada keterbukaan apa pun dari Bank NTB Syariah. Kami minta segera dilakukan RUPS karena ada indikasi korupsi ini," ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT Bank NTB Syariah Emma Dermawati dan Humas PT Bank Syariah Arif mengatakan permintaan RUPS yang diajukan massa aksi itu merupakan kewenangan para pemegang saham yang ada di Bank NTB Syariah dan pemerintah.

"Kami bingung dengan permasalahan yang menjadi tuntutan massa aksi. RUPS itu kan menjadi kewenangan pemegang saham," kata Arif.

Soal kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh Profesor Zainal Asikin kata Arif agar bisa dibuka dan transparan korupsi seperti apa yang dimaksudkan oleh massa aksi.