Tanggapan Mentan soal Pernyataan Jokowi bahwa Presiden dan Menteri Boleh Kampanye

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com-  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye.

Menanggapi hal tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dirinya hanya akan fokus melakukan kerja-kerja di kementerian demi mencapai stabilitas pangan dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Istana: Ditegaskan dalam UU Pemilu

"Tanggapan saya bagaimana kita swasemba (pangan) dan ekspor kembali," kata Amran sambil tersenyum usai menghadiri kegiatan di lapangan Kantor Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (25/1/2024).

Menurut Amran, dirinya tidak berkapasitas menanggapi lebih banyak lantaran tidak menduduki jabatan pada partai politik tertentu.

"Kalau aku ketua partai (bisa) tagih saya," kata Amran singkat.

Baca juga: Sebut Boleh Memihak dan Kampanye, Jokowi Dianggap Petak Umpet dengan Aturan

Untuk diketahui, Amran berkunjung ke Lombok dalam menghadiri kegiatan musim tanam yang terdampak El Nino di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa presiden dan menteri boleh untuk berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024) yang didampingi Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

Menurut Jokowi presiden dan menteri dapat melakukan kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.