Panggil Semua Kades di Karanganyar, Polda Jateng Bantah Bermuatan Politis

SEMARANG, KOMPAS.com - Polda Jawa Tengah (Polda) menegaskan bahwa pemanggilan semua kepala desa (kades) di Karanganyar Jateng tidak ada muatan politis.

Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Dwi Soebagio mengatakan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut setelah adanya laporan dari masyarakat.

"Kami mendapatkan aduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pemotongan dana aspirasi desa dari bantuan provinsi," jelasnya saat ditemui di kantornya, Banyumanik, Kota Semarang, Jumat (24/11/2023).

Baca juga: Seluruh Kades di Karanganyar Akan Dipanggil Polda Jateng, Diminta Bawa Sejumlah Dokumen

Apalagi, lanjutnya, penyelidikan kasus tersebut sudah dilakukan sejak April 2023. Untuk itu, dia menegaskan kasus tersebut tak ada kaitannya dengan politik.

"Kami tegaskan, kegiatan kami sudah dimulai sejak April 2023 dan tak ada kaitannya soal pemilu," ujar dia.

Dwi menambahkan, penyelidikan tersebut murni untuk membantu program pemerintah daerah dan kepala desa agar pembangunannya sesuai dengan ketentuan.

"Kita melakukan pengawasan agar pembangunan itu sesuai," imbuh Dwi.

Sampai saat ini sudah ada 13 orang yang diperiksa karena ada dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Penyelidikan yang dilakukan tidak hanya kepala desa di Karanganyar, melainkan juga di Wonogiri dan Klaten.

Dugaan pekerjaan yang tak sesuai spesifikasi dan pemotongan dana itu dianggarkan pada periode 2020-2022.

"Ada beberapa modus yang sedang kami upayakan ungkap," paparnya.

Selain itu, Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng juga memintai keterangan dan dokumen terhadap pihak-pihak terkait.

Polisi telah melakukan pengecekan lokasi pekerjaan di desa yang berada di Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar terkait Bantuan Keuangan Sarpras Provinsi Jateng selama 2020 hingga 2022.

"Dokumen yang diperoleh sementara ini yaitu, fotocopi laporan pertanggungjawaban (LPJ), daftar penerima bantuan keuangan (Bankeu) Gubernur Jateng," katanya.