Kapolda Sulteng Tegaskan Tidak Ada Personel Polisi Terlibat Politik Praktis

PALU, KOMPAS.com- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho menegaskan Polri netral dalam politik.

Kapolda Sulteng memastikan tidak ada personelnya ikut terlibat dalam politik praktis jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Jajaran Polri khususnya di daerah ini tak terlibat dalam hal politik dan tidak melibatkan diri dalam politik," kata Agus dalam konferensi pers di Sekretariat Bawaslu Sulteng di Palu, Rabu (22/11/2023) seperti ditulis Antara.

Baca juga: Buntut Kematian Tahanan di Palu, 19 Polisi Diperiksa Propam Polda Sulteng

Agus menanggapi adanya isu intel polisi mengikuti rapat kerja daerah (Rakerda) internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di salah satu hotel di Kota Palu pada 19 November lalu.

Ia mengemukakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Tahun 2022 tentang pemilihan umum bahwa Polri bersikap netral dalam hal politik, dan sikap Polri sudah jelas.

Posisi Polri ditugaskan negara fokus pada pengamanan guna menciptakan situasi Pemilu 2024 lancar, aman, damai dan sejuk.

"Kami dituangkan melakukan pengamanan supaya agenda besar bangsa (pemilu) berjalan sesuai dengan amanat konstitusi," ujarnya.

Baca juga: Tahanan Polda Sulteng Meninggal, Polisi Sebut Overdosis, Jenazah Tak Langsung Dibawa ke Rumah Duka

Kapolda Sulteng berharap, dalam kontestasi pemilu kali ini masyarakat harus cerdas menerima informasi, karena tidak semua informasi beredar benar, ada juga yang di sebarkan untuk tujuan tertentu, terutama di media sosial.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Sulteng Muharram Nurdin juga membantah isu tersebut dan memastikan tidak ada masalah dalam kegiatan internal partainya.

“Benar di tanggal 19 November 2023 kami melaksanakan rapat kerja, tidak ada masalah dan terkait kegiatan internal itu telah kami sampaikan kepada bawaslu,” jelasnya seperti ditulis Antara.

Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun mengatakan pada rakerda partai politik (parpol) tersebut, pihaknya hadir sebagai narasumber terkait pengawasan pemilu yang dilakukan oleh bawaslu sebagai lembaga independen yang ditugaskan negara.

Pengawasan dilakukan pihaknya, sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran pemilu supaya proses demokrasi di negeri ini lebih baik.

“Kami sangat terbantu dengan pengamanan dan patroli yang dilakukan jajaran Polri dalam mengawal pesta demokrasi, ini bentuk komitmen lembaga negara dalam mewujudkan pemilu damai,” tuturnya.