Bantuan Polisi untuk Korban Kanjuruhan dan Harapan Keadilan

PASCATRAGEDI Kanjuruhan, Kabupaten Malang, kepolisian termasuk yang paling "aktif" memberi bantuan kepada para korban dan keluarganya. Bantuan bahkan sudah mengalir sejak beberapa hari pascakejadian.

Saya teringat pada 5 Oktober 2022, ketika menjenguk seorang korban di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, dua polisi dari Bidang Humas (terlihat dari badge di lengannya) menyela pertemuan kami dan meminta waktu sejenak.

Mereka memberikan bingkisan berupa goodie bag dan amplop, lalu mereka mengambil foto bersama korban dan bantuannya, kemudian pamit. Hal sama mereka lakukan ke korban lain.

Bantuan juga mengalir dalam bentuk layanan kesehatan ke beberapa korban luka. Seorang korban luka parah tragedi Kanjuruhan di Sidoarjo sampai sekarang masih mendapat layanan berupa bantuan pengobatan secara gratis di RS Bhayangkara yang ada di dekat rumahnya. Bahkan Kapolres setempat sampai membantu biaya kontrakan rumah korban.

Bantuan kepolisian terhadap korban dan keluarganya tidak berhenti sampai di situ. Sampai setahun pascakejadian Kanjuruhan, mereka tetap menyalurkan bantuan.

Bantuan mulai dari bedah rumah terhadap beberapa keluarga korban, sembako, bansos, bahkan SIM gratis terus diberikan Polres Malang kepada keluarga korban dan masyarakat sekitar korban.

Contoh-contoh bantuan dari Polres Malang bisa disimak di Instagram Polres Malang maupun media-media lokal Malang yang sering memberitakan prosesi penyerahan bantuan tersebut.

Memberi bantuan tentunya merupakan hal positif dan perlu diapresiasi. Bahkan perlu diakui, kepolisian merupakan salah satu institusi yang tidak hentinya memberikan bantuan kepada para korban.

Meski begitu, sebenarnya ada harapan lain keluarga korban dari institusi kepolisian: proses hukum pidana tragedi Kanjuruhan yang serius.

Harapan ini hanya bisa disematkan kepada Polri karena sebagai pintu masuk dalam sistem peradilan pidana, langkah yang diambil kepolisian sangat vital dan signifikan terhadap kelanjutan proses dalam sistem peradilan pidana.

Termasuk output dari sistem peradilan pidana, yakni penghukuman setimpal bagi mereka yang salah.

Kita bisa merujuk ke satu-satunya perkara pidana terkait peristiwa tragedi Kanjuruhan yang “diluluskan” kepolisian untuk berlanjut, yaitu Laporan Polisi (LP) Model A nomor 32 yang menghasilkan output berupa penghukuman minimal, dua orang di antaranya sempat divonis bebas.

Hal ini tentunya tidak lepas dari serius tidaknya kepolisian dalam melakukan penyidikan kepada para tersangka. Salah satu tersangka bahkan saat ini masih belum berlanjut berkasnya, yakni mantan Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita.

Ketidakseriusan bisa dilihat dari tersangka yang ditetapkan bukanlah operator langsung (penembak gas air mata), atau bukan pucuk pimpinan petugas kepolisian di Malang dan Jatim, sehingga wajar jika derajat kesalahan mereka bisa diganjar hukuman ringan.

Lalu pengenaan pasal hanya pasal penganiayaan, ditambah pasal UU Sistem Keolahragaan Nasional bagi dua orang Panpel Arema FC. Hal itu menunjukan penyidik kurang mengelaborasi potensi pengenaan pasal lain dalam perkara Kanjuruhan.