Bantuan Polisi untuk Korban Kanjuruhan dan Harapan Keadilan

Misalnya, fakta adanya 43 anak yang menjadi korban meninggal, seharusnya bisa dijadikan petunjuk memperluas pengenaan pasal menggunakan UU Perlindungan Anak.

Fakta lain bahwa komposisi saksi yang diajukan penyidik tidak berimbang antara saksi dari kepolisian dengan saksi dari pihak korban.

Belum lagi minimnya saksi dari pihak netral seperti wartawan dan petugas kesehatan yang ada di lokasi yang dimajukan dalam persidangan LP Model A nomor 32, tentunya menghasilkan pertimbangan tidak berimbang bagi hakim.

Ketidakseriusan lain juga dilihat dari upaya pihak korban melapor menggunakan LP Model B yang sempat dijegal di Polda Jatim dengan alasan nebis in idem, meski sebenarnya yang dilaporkan maupun kontruksi pasal dalam laporan berbeda dengan yang berjalan di LP Model B nomor 32.

Menunjukkan kepolisian kurang dalam mengakomodasi keinginan keluarga korban mendapatkan keadilan.

LP model B kemudian “berhasil” dibuat di Polres Malang pada November 2022. Namun dibuatnya LP model B tersebut tidak diimbangi dengan keseriusan Polres Malang menindaklanjuti.

Hal ini tercermin dari Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan yang diterima keluarga korban pada Februari 2023 atau 4 bulan setelah pelaporan yang menunjukan penyidik hanya memeriksa tidak sampai 10 orang saksi dan itupun dari pihak internal kepolisian.

Puncaknya 7 September 2023 lalu, ketika AKBP Putu Kholis, Kapolres Malang, mengumumkan penghentian penyelidikan 2 LP Model B yang dibuat keluarga korban.

Ketidakseriusan penanganan perkara ini tentunya berbanding terbalik dengan keseriusan kepolisian menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk ke keluarga korban.

Padahal harapan utama keluarga korban dan pastinya masyarakat luas terhadap institusi kepolisian tentunya penegakan hukum.

Tentu tidak masuk logika bagaimana para penembak gas air mata sampai sekarang tidak tersentuh hukum pidana setelah tindakan yang mereka lakukan, mau disebut sengaja atau lalai, menyebabkan kematian setidaknya 135 orang.

Maka sudah seharusnya pihak kepolisian serius pula dalam penegakan hukum terkait tragedi Kanjuruhan, seserius mereka membedah rumah keluarga korban, menyalurkan bansos, mengantarkan sembako, menyediakan layanan SIM gratis, bahkan ke pelosok desa korban, dan berbagai bantuan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas kepolisian sebagai penegak hukum.

Memberi bantuan, sekali lagi, tentunya sesuatu yang positif. Namun alangkah bijak jika dibarengi dengan keseriusan penegakan hukum sesuai harapan keluarga korban, yang bahkan sampai mengadu ke Bareskrim Polri pada 27 September 2023 lalu, pasca-LP model B mereka dihentikan.

Mengadunya mereka ke Bareskrim tentunya cerminan harapan akan terwujudnya keadilan melalui penegakan hukum pidana.

Jika kita ibaratkan kepolisian sebagai bengkel dan mobil rusak sebagai suatu perkara, semua orang yang membawa kendaraannya ke bengkel tentunya berharap kendaraannya diperbaiki.

Semua orang yang melapor ke kepolisian tentunya memiliki harapan besar akan keadilan.

Namun saat sampai bengkel, bukannya mobilnya diperbaiki, mereka disuguhi panganan, minuman, bahkan diberikan pijat refleksi.

Tidak akan ada kepuasan jika kendaraan mereka tidak diperbaiki. Maka sudahilah pelayanan berupa makanan minuman hingga pijat gratis, dan mulailah perbaiki kendaraan rusak yang dibawa pelanggan.