Pengosongan Pulau Rempang Ditunda, Warga: Apakah Tidak Bisa Setop Masalah Penggusuran Ini?

KOMPAS.com - Meski Pulau Rempang batal dikosongkan pada Kamis (28/9/2023) seperti rencana awal pemerintah, masyarakat di Kampung Pasir Panjang, Sembulang, mengaku masih cemas dan waspada.

Sebab, sampai saat ini, pemerintah maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam memperpanjang tenggat waktu pendaftaran dan belum membatalkan rencana pemindahan masyarakat dari kampung-kampung tua.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada Senin (25/9/2023) menyatakan bahwa rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City tetap berjalan, namun pemerintah "memberi waktu lebih" untuk sosialisasi.

Wartawan BBC News Indonesia, Muhammad Irham, datang ke Pulau Rempang untuk melaporkan langsung bagaimana sikap warga terdampak terhadap rencana pemindahan kampung-kampung tua demi PSN.

Baca juga: Ombudsman RI Ragukan 300 KK Warga Rempang Bersedia Direlokasi, Ini kata BP Batam

Lalu lintas di Jalan Trans Barelang nampak lengang. Mobilitas masyarakat berjalan seperti biasa. Namun sejumlah warga berkumpul di beberapa posko di kampung-kampung yang diprioritaskan untuk direlokasi.

Di Kampung Pasir Merah, Sembulang, ratusan warga berkumpul dan membentangkan spanduk bahwa mereka "menolak keras relokasi".

Sedangkan di Kampung Pasir Panjang, warga berkumpul di posko bantuan hukum yang didirikan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sejumlah warga mengatakan bahwa dengan berkumpul, mereka ingin menunjukkan eksistensi sebagai masyarakat kampung tua Melayu yang "kompak menolak keras" untuk direlokasi.

Di situ, Samah, 50, bersama ibu-ibu lainnya menyiapkan masakan untuk warga yang berkumpul.

"Dengan berkumpul ini, warga lebih percaya diri," kata Samah ketika ditemui.

Baca juga: Bahlil Pastikan Relokasi Warga Rempang Digeser ke Tanjung Banun

Bagaimanapun, rasa cemas terhadap rencana penggusuran masih terpancar dari wajahnya, sebab pemerintah memperpanjang tenggat waktu pendaftaran relokasi. Itu berarti, pemerintah tetap berencana merelokasi warga meski tidak tahu kapan.

"Buat kami, [tenggat waktu diundur] belum aman juga berarti kami. Makanya kami jaga-jaga, waspada lah. Entah kapan mereka mau gusur kami, kami tidak tahu,"tutur Samah

"Pokoknya kami berkeras, kami tidak akan mau digusur."

Keresahan yang sama juga dirasakan oleh Nurita, seorang ibu rumah tangga di Kampung Pasir Panjang.

"Kenapa ditambah hari lagi, ditambah tanggal lagi? Jadi kami, masyarakat di sini macam takut, tidak senang kan. Hari demi hari, resah dan gelisah kami tidak menentu. Mau cari makan susah, berkomunikasi dengan tetangga luar susah, mau wirid susah, semua serba susah," tutur Nurita dengan nada berapi-api.

"Ini dia minta tanggal 7, nanti tanggal berapa lagi? Apakah tidak bisa setop masalah penggusuran ini?"

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur PSN Rempang Eco City Dipercepat

dokumen BBC Indonesia Nurita, warga Kampung Pasir Panjang, mengaku resah dengan rencana relokasi warga

"Dia mengatakan itu aman, tapi bagi kami itu tidak aman, kenapa, karena kami diusir dari kampung ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad mengatakan akan mengedepankan upaya-upaya yang lebih preventif dan humanis.

Sebanyak 200 personel Brimob dari Polda Riau telah dipulangkan, setelah sempat dikerahkan untuk operasi di Pulau Rempang.

Dikutip dari kantor berita Antara, Pandra mengatakan, aparat masih akan hadir di Pulau Rempang, tetapi bukan untuk mengintimidasi atau penekanan-penekanan tertentu.

Di sisi lain, posko gabungan yang dibentuk oleh BP Batam dan aparat sebagai tempat pendaftaran relokasi, nampak tutup pada Kamis (28/9/2023). Penutupan posko kemungkinan karena tanggal merah.

Baca juga: Rempang, Negara Kekuasaan, dan Ujian Capres 2024

Akan tetapi, dalam pantauan BBC News Indonesia pada Rabu (27/9/2023), posko ini didatangi oleh belasan warga yang mendaftar.

Sebagian menolak diwawancarai karena khawatir mendapat "tekanan" dan "dihujat" di media sosial.

Salah satu warga Sembulang Tanjung, Angga Mitran Beratama, 25, mengaku bersedia direlokasi tanpa tekanan karena sejak awal dia telah berencana untuk pindah dari kampung itu.

"Sudah enggak ada alasan sebenarnya, saya pindah karena proyek ini sudah jelas. Kedua, pekerjaan saya, jauh. Kalau di sini lebih dekat," kata Angga.

"Kalau dibilang sedih ya sedih, orang tua saya meninggal di sana, nenek saya semua di sana."

Angga mengaku keputusannya untuk pindah membuat tetangga-tetangganya menganggap dirinya "tega" hingga dicap "pengkhianat".

Baca juga: Temuan Ombudsman di Rempang: Warga Kekurangan Bahan Pangan, BP Batam Belum Kantongi HPL