Tingkatkan Layanan Kesehatan di Blora, Mas Arief Minta RSUD dan Puskesmas Buka Kanal Aduan untuk Masyarakat

KOMPAS.com- Bupati Blora Arief Rohman mengimbau seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Blora membuka kanal aduan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

"RSUD dan puskesmas harus membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran melalui kanal aduan, seperti media sosial, call center, dan WhatsApp agar keluhan tersebut dapat segera ditindaklanjuti," kata Bupati yang akrab disapa Mas Arief itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (21/9/2023).

Hal itu dikatakan Mas Arief dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora di gedung DPRD Blora, Kamis (21/9/2023).

Mas Arief mengatakan, RSUD dan puskesmas merupakan garda terdepan dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kinerja para petugasnya harus ditingkatkan.

"Peningkatan pelayanan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Pemkab Blora Salurkan Ratusan Ton Beras untuk Masyarakat Kurang Mampu

Peningkatan SDM

Mas Arief menegaskan, upaya peningkatan layanan kesehatan dilakukan melalui pelatihan SDM dan penanaman budaya kerja yang baik.

"RSUD dan puskesmas harus membuka saluran pengaduan dan melaksanakan in house training untuk melatih soft skill tenaga kesehatan. Ada pula penerapan budaya kerja 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun," ujarnya.

Dia melanjutkan, saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blora sedang melakukan rangkaian langkah strategis untuk menunjang sarana dan prasarana, seperti gedung, alat kesehatan, hingga SDM.

"Kami telah mengusulkan pemenuhan alat-alat kesehatan untuk puskesmas, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), puskesmas pembantu, dan Pos Layanan Terpadu (Posyandu) melalui Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK). Telah diusulkan juga rehabilitasi empat gedung puskesmas," tutur Mas Arief.

Baca juga: Pemkab Blora Konsultasi ke Kemendagri Terkait Oknum Kades yang Jadi Terdakwa Pemalsuan SK Perangkat Desa, tapi Masih Menjabat