Beasiswa Otsus Mandek, Ratusan Mahasiswa Asal Papua Terancam Putus Kuliah

KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa penerima program beasiswa Siswa Unggul Papua diperkirakan terancam putus kuliah karena anggaran dari pemerintah mandek. Sekelompok orang tua mahasiswa ini melakukan rangkaian aksi agar anak mereka bisa kuliah sampai lulus.

Di sisi lain, KPK ikut menyorot polemik beasiswa Otsus dan telah meminta keterangan dari sejumlah pejabat di Papua.

Seorang pejabat di Istana mengatakan pemerintah sedang mengupayakan payung hukum baru untuk mengatasi persoalan ini.

Calvin, 22 tahun, tertunduk lesu karena akun kuliahnya diblokir pihak Universitas Utah di Amerika Serikat sekitar Juni lalu. Pemblokiran terjadi selama sebulan menjelang masuk semester baru yang ia sebut masa-masa penting untuk perkuliahan.

Baca juga: Mahasiswa Papua di Jerman Terancam Dikeluarkan dari Asrama, Karut-marut Data Beasiswa Otsus Dituding Jadi Penyebab

"Jadi untuk masuk semester baru kan kita perlu daftar kelas. Nah akun belajar kita diblok dengan alasan kalau pembayaran dari bulan Januari sampai Mei itu belum ada," kata Calvin, mahasiswa penerima beasiswa Siswa Unggul Papua yang berasal dari Jayapura.

Pada masa-masa itu, Calvin dan delapan rekan sesama mahasiswa dari Papua "sudah hampir menyerah".

Sebagian temannya sudah berniat untuk bekerja saja, dan cuti kuliah. Ada pula yang sudah mengemas barang-barang untuk kembali ke Indonesia.

Namun, setelah proses dialog dengan bagian keuangan kampus, akhirnya mereka mendapat toleransi melanjutkan kuliah.

"Akhirnya, akun belajar kita dibuka, di situ kita bisa langsung daftar kelas," kata mahasiswa angkatan pertama dari Papua yang kuliah di Universitas Utah.

Baca juga: Ketua MPR Minta Penyelewengan Dana Otsus Rugikan Rakyat Papua Ditindak Tegas

DOK. PRIBADI/CALVIN via BBC Indonesia Calvin bersama rekan-rekannya yang kuliah di AS.

Sejauh ini, belum ada kepastian apakah Pemprov Papua akan melanjutkan pembiayaan.

"Sekarang kita lagi butuh uang, benar-benar butuh support. Kan percuma saja kita belajar bagus-bagus, nilai kita IPK di atas tiga, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah.

"Kita berusaha dan berjuang untuk Papua tapi pemerintah tidak mau dorong," lanjut Calvin.

Sebenarnya, kata Calvin, persoalan anggaran beasiswa yang mandek ini sudah tercium sejak semester pertama, pertengahan tahun lalu.

Saat itu, mahasiswa jurusan Matematika terapan ini terpaksa bekerja di restoran berbulan-bulan demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Kegiatan belajar terganggu oleh kegiatan kerja itu. Aku mau belajar tapi nggak ada uang makan. Apalagi kan kita mahasiswa luar negeri. Jadi kalau nilainya turun itu benar-benar dihakimi," tambah Calvin yang masih mempertahankan IPK di atas tiga.

Baca juga: Anggota Komisi I Sebut UU Otsus Papua Harus Bisa Sediakan Pendidikan Gratis bagi Anak-anak Asli Papua

Calvin adalah bagian dari 622 mahasiwa yang dilaporkan Aliansi Internasional Perhimpunan Mahasiswa Papua di Luar Negeri (IAPSAO) yang terdampak mandeknya beasiswa Otsus.

Koordinator Utama IAPSAO, Meilani S. Ramandey, mengatakan sebagian mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus bahkan memilih pulang agar visanya tidak hangus.

"Visa diperpanjang harus bayar tuition fee-nya [biaya kuliah]. Jadi lebih dari lima mahasiswa bermasalah di perpanjangan visa," kata Mei - panggilan Meilani S. Ramandey.

Mei mengatakan mahasiswa yang masih bertahan kuliah ini sangat bergantung "kebaikan" kampus dalam memberikan toleransi.

Mahasiswa S3 jurusan biologi kelautan Universitas Myazaki di Jepang ini juga mengaku harus cari kerja sampingan demi menutup biaya hidup. Semestinya, biaya hidup juga ditanggung beasiswa.

"Kewalahan kami harus ke kampus, minta mediasi ke pihak kampus, minta perpanjangan pembayaran tuition fee takutnya terlambat... Jadi tidak fokus untuk penelitian," jelas Mei.

Baca juga: Ajak Masyarakat Papua Awasi Dana Otsus, Anggota DPR: Jangan Sampai Ada Raja-raja Kecil di Provinsi

Dalam akun Instagram IAPSAO, terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang mencurahkan hatinya, karena harus bekerja secara ilegal agar tetap bisa berkuliah.

Data terakhir menunjukkan 3.171 penerima beasiswa Siswa Unggul Papua yang sedang menjalani studi diperkirakan terancam putus pendidikan karena anggaran dari pemerintah mandek. Mahasiswa penerima beasiswa ini tersebar di dalam negeri dan luar negeri.

Beasiswa Siswa Unggul Papua merupakan program yang digelontorkan melalui dana Otonomi Khusus.

Program ini awalnya bernama '1.000 Doktor' di era Gubernur Barnabas Suebu, yang kemudian dilanjutkan Gubernur Lukas Enembe menjadi 'Siswa Unggul Papua'.

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 3.000 anak Papua yang memperoleh gelar sarjana di berbagai bidang melalui program ini.

Salah satu tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas orang asli Papua, yang sejauh ini ditunjukkan data resmi pemerintah memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah se-Indonesia dengan nilai 61,39.

Baca juga: KPK soal Kasus Lukas Enembe: Kami Masuk Pendalaman Dana Otsus