Pro Kontra Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK, Rocky Gerung: KPK Harus Memutuskan Berpihak ke Kekuasaan atau Publik

SEMARANG, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun membuat pro kontra.

Akademisi dan Pengamat Politik Rocky Gerung turut berkomentar saat mengisi Talk Show Kebangsaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Duga Perpanjangan Masa Jabatan Firli dkk Politis

"KPK ada di dalam dilema yang diperpanjang masa jabatannya," jelasnya saat ditemui di UIN Walisongo, Jumat (16/6/2023).

Dia menjelaskan, perpanjangan masa jabatan itu menjadi dilema karena bisa menjadi alat untuk melindungi koruptor atau justru diperpanjang untuk memproses kasus korupsi yang belum selesai.

"Pertanyaannya diperpanjang untuk melindungi koruptor atau justru dalam upaya memberi kesempatan kepada Pak Firli (Bahuri) Cs itu memproses para koruptor yang masih disembunyikan, itu persoalannya," kata dia.

Keputusan itu akan menentukan apakah KPK akan berpihak kepada kekuasaan atau berpihak kepada masyarakat sipil.

"Bonus perpanjangan itu meski dimanfaatkan," ucap Rocky.

Menurutnya, jika pertambahan waktu jabatan itu tidak digunakan untuk mengejar para koruptor bearti KPK patut diduga menjadi alat kekuasaan untuk menambah beban masyarakat sipil.

"KPK harus memutuskan harus berpihak kepada kekuasaan atau publik," imbuh dia.

Baca juga: MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK