Pimpinan Ponpes di Jateng Cabuli 15 Santri, Kemenag: Izin Pesantren Akan Dicabut

KOMPAS.com - Kementerian Agama akan menindak tegas pelaku tindak kekerasan seksual di pesantren.

Seperti yang terjadi di Pesantren Al-Minhaj, Batang, Jawa Tengah. Pimpinan pesantrennya, Wildan Mashuri, diduga berbuat cabul terhadap lebih dari 15 santrinya selama beberapa tahun. Terduga pelaku kini sudah diamankan pihak kepolisian.

"Kami mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan. Setiap tindak pidana, siapa pun pelakunya, serta kapan dan di manapun kejadiannya, harus ditindak tegas,” ujar Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (12/4/2023).

Baca juga: Ganjar Pranowo Marahi Pelaku Pencabulan Santriwati: Kenapa Kamu Tega? Mereka Masih Anak-anak

"Oleh sebab itu, izin pesantren akan dicabut atas tindakan pencabulan yang dilakukan pimpinan Ponpes. Jelas ini tindakan pidana, perbuatan tidak terpuji, mencoreng marwah Ponpes secara keseluruhan, dan menyebabkan dampak luar biasa bagi korban," tandasnya.

Selain itu, pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap para santri. Ini dilakukan untuk memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Sebab, meski izin pesantrennya dicabut, hak pendidikan para santri harus dilindungi.

"Kami juga memberi perhatian pada kelanjutan pendidikan para santri. Mereka harus terus belajar. Kita berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah dan sejumlah pesantren lainnya," sebut Waryono.

Baca juga: Pelaku Pencabulan di Kulon Progo Hanya Dihukum 17 Tahun, padahal Korbannya Ada yang Masuk RSJ

Waryono menjelaskan, Kementerian Agama juga bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam penyelesaian kasus tindak kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

Lembaga terkait itu misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA) dan kepolisian.

Menurutnya, proses pelindungan korban tindak kekerasan pada anak dan perempuan, apalagi tindak kekerasan seksual, perlu melibatkan banyak stakeholders.

Para pihak perlu memikirkan nasib korban kekerasan. Misalnya, apakah langsung dipulangkan ke orangtua? Lalu bagaimana masa depan pendidikannya? Kalau korban hamil dan punya anak, bagaimana? Kalau korban tidak mau pulang dititipkan ke siapa?

“Ini semua harus dipikir. Kita tidak bisa hanya menyelesaikan pelakunya saja, tapi juga perlu dipikirkan nasib korbannya seperti apa. Nah, untuk itu kita libatkan Dinas Sosial,” jelasnya.

“Jadi kita juga harus melindungi korbannya, terutama anak-anak dan perempuan. Dan, penanganannya juga harus komprehensif,” tandasnya.

Ditambahkan Waryono, Kementerian Agama juga terus melakukan sejumlah langkah pencegahan dan upaya preventif agar peristiwa yang sama tidak terulang.

Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi pesantren ramah anak.

“Kami punya buku panduan pesantren ramah anak. Ini kami sosialisasikan,” ucapnya.