Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, Berlaku 9 Bulan

PEKANBARU, KOMPAS.com - Gubernur Riau Syamsuar telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama sembilan bulan.

Penetapan status siaga darurat karhutla, diumumkan dalam rapat bersama bupati, wali kota, TNI-Polri, kejaksaan dan pihak terkait lainnya, di Gedung Daerah Riau di Pekanbaru, Rabu (15/2/2023) malam.

Dalam rapat itu, hadir Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal, Danrem 031/Wirabima Brigjen Parlindungan Hutagalung, Danlanal Dumai, Danlanud Roesmin Noerjadin, para Dandim dan Kapolres di Bumi Lancang Kuning.

Gubernur Riau Syamsuar menyebut, penetapan status ini atas arahan Presiden dan Menko Polhukam.

Baca juga: Pengalaman Pahit Pemadam Karhutla, Diturunkan Helikopter di Tengah Hutan hingga Jarang Bertemu Keluarga

Status siaga darurat karhutla Riau berlaku selama sembilan bulan.

"Kami telah menetapkan status siaga darurat Karhutla Riau, terhitung mulai 13 Februari sampai 30 November 2023," ucap Syamsuar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/2/2023).

Syamsuar mengatakan, penetapan status siaga darurat karhutla setelah adanya dua daerah yang terlebih dahulu menetapkan status siaga karhutla, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis.

"Untuk penetapan status siaga karhutla tingkat provinsi, itu harus ada dua kabupaten dan kota yang menetapkan status karhutla terlebih dahulu," kata Syamsuar.

Dengan ditetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi, perlu dilaksanakan langkah-langkah antisipasi sesuai yang diamanahkan Presiden dan Menko Polhukam.

Baca juga: Masuki Musim Kemarau, Pekanbaru dan Bengkalis Tetapkan Siaga Karhutla

Berikut ini 8 poin arahan Gubernur Riau setelah penetapan status siaga darurat karhutla.

1. Membentuk dan mengaktifkan posko satgas karhutla tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat kelurahan/desa.
2. Deteksi dini dan pengecekan lapangan (ground check) titik hotspot serta lakukan penanganan secara cepat dan tepat (ouick response), upayakan pemadaman sedini mungkin agar tidak membesar dan meluas.
3. Melakukan patroli rutin/mandiri/terpadu dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
4. Menyiagakan seluruh sumber daya baik personel/SDM maupun sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan (seperti mesin pompa pemadam, selang, kendaraan operasional, sekat kanal, embung, menara pemantau api) dan memastikan sarana prasarana tersebut berfungsi dengan baik, serta menyiapkan anggaran (rutin dan BTT) untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait (Forkompimda, TNI, Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat/adat/agama, akademisi, media massa dan masyarakat relawan atau MPA).
6. Melaksanakan apel kesiapsiagaan karhutla dalam rangka untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
7. Melakukan upaya pembasahan (rewetting) lahan gambut terutama di wilayah rawan Karhutila.
8. Menyiapkan sekat kanal (canal blocking) dan embung air.