Jateng Targetkan Pembentukan 7.809 Desa Antikorupsi Tahun Depan

BANJARNEGARA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meluncurkan 29 desa antikorupsi di wilayahnya.

Inisiasi tersebut untuk mendukung program Desa Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 mendatang.

"Terimakasih kades-kades menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kami kick off, sudah kami nilai beberapa," kata Ganjar pada saat Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis (15/12/2022).

29 desa tersebut berkomitmen turut serta memberantas korupsi. Di antaranya dengan menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan, dan digitalisasi.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Pupuk Bersubsidi di Madiun, 2 Tersangka Mangkir dari Pemeriksaan

Sebelumnya, KPK telah membentuk Desa Antikorupsi di Banyubiru, Kabupaten Semarang.

"Sebenarnya, kami mencoba menginisiasi lebih dini itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," jelas Ganjar.

Ganjar berharap, Desa Antikorupsi yang telah dibentuk nantinya akan menjadi percontohan bagi desa yang lain.

"Kami kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh yang riil," ujar Ganjar.

Tahun depan ditargetkan ada 7.809 Desa Antikorupsi di Jateng yang dibentuk atas kesadaran sendiri.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengapresiasi program tersebut.

"Saya mengapresiasi karena program tahun 2023 ternyata 2022 sudah mulai, bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," kata Wawan.

Menurut Wawan, seluruh gubernur mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satu yang mengimplementasikannya lebih awal.