Dalam 4 Bulan, Kejati Banten Tangani 21 Kasus Korupsi, Didominasi Penyelewengan Dana Pemerintah

SERANG, KOMPAS.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut ada 21 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dari Januari hingga Mei 2022.

"Sudah 4 bulan saya di sini (jabat Kajati), sudah ada 21 kasus korupsi. Ketika saya hadir di sini, dan saya melihat kasus korupsi di sini menjadi perhatian," kata Leonard kepada wartawan di gedung DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (16/6/2022).

Menurut mantan Kapuspen Kejagung RI, kasus korupsi yang terjadi didominasi penyelewengan pada kegiatan-kegiatan di pemerintahan, terutama pada proyek pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten.

Baca juga: 7 Tahun Buron, Kejati Banten Tangkap Terpidana Korupsi Penyaluran Beras di Pandeglang

Leo pun mengultimatum semua pihak yang berani bermain dengan berbagai modus untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Masih ada perkara terkait pengadaan barang dan jasa, titip sana titip sini, calo sana-sini. Di sini kita komitmen bersama. Saya selaku kejati tidak akan bermain di situ dan menindak tegas mereka,” tegasnya.

Sehingga, lanjut Leo, Kejati Banten bersama DPRD Banten menyamakan pemahaman untuk mewujudkan Provinsi Banten bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sebagai bentuk komitmennya, langkah pencegahan yang diambil Kejati adalah bersama wakil rakyat menandatangani pakta integritas.

“Dengan pakta integritas lewat rencana aksi ini kita mencoba dengan menciptakan  transformasi, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan inklusif. Tentu hal tersebut mustahil diwujudkan tanpa lima unsur tersebut," ujar Leo.

Baca juga: Kejati Banten Bantu BPJS Ketenagakerjaan Tagih Piutang Iuran Rp 27,5 Miliar

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, perlu adanya koordinasi dan komunikasi antara penegak hukum dan wakil rakyat sebagai rambu-rambu dalam rangka menjalankan fungsi sebagai legislasi, budgeting, dan pengawas.

"Namun demikian kekhawatiran menyalahi peraturan senantiasa ada, untuk itu penting bagi DPRD Banten dan Kejati Banten menjalin koordinasi yang sinergis. Sehingga tujuan pembangunan Provinsi Banten yang maju, mandiri, sejahtera dapat terwujud," kata politisi Partai Gerindra itu.