Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS DAERAH

Perkuat Kualitas Pola RKPD, Pemprov Jabar Gagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif

Kompas.com - 26/05/2022, 13:01 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah menggagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif (IP2K) Jabar 2023.

Inovasi IP2K Jabar 2023 bertujuan untuk memperkuat kualitas pola berencana antardokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang makin kolaboratif dan konvergen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, melalui IP2K, alokasi dana di luar bagi hasil pajak atau retribusi untuk kabupaten dan kota pada tahun anggaran (TA) 2023 akan diselaraskan dengan target-target Pemprov Jabar.

"Pada dasarnya yang kami inginkan adalah kegiatan-kegiatan yang diusulkan di dalam kelompok pendanaan tersebut, baik bantuan keuangan atau hibah harus searah atau sejalan dengan target-target apa yang akan kami capai di Provinsi Jabar," katanya, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (26/5/2022).

Baca juga: Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Dalam inovasi tersebut, Setiawan menjelaskan, Pemprov Jabar sudah mengirimkan proposal usulan kegiatan.

Nantinya, sebut dia, usulan kegiatan yang akan mendapatkan pendanaan dari provinsi itu akan dipresentasikan dan dinilai oleh tim juri independen.

"Tentu saja tim juri akan melihat sejauh mana proposal yang mereka usulkan dari pendanaan ini. Dari proposal ini dengan berbagai kriteria, tapi intinya bisa memberi dampak atau impact yang betul-betul mengena terhadap masyarakat," ucap Setiawan di Kota Bandung, Rabu (25/5/2022).

Dengan cara tersebut, ia berharap, efektivitas pendanaan akan lebih efisien di lapangan dan lebih mengena sesuai dengan target yang diharapkan.

Baca juga: Kota Tasikmalaya Klaim Daerah Paling Toleran di Priangan Timur Jabar, Ini Sebabnya

Tiga tema pendanaan kompetitif

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Sumasna mengatakan, kebijakan pendanaan kompetitif diberlakukan untuk membantu pembangunan tingkat kolaborasi dan konvergensi terhadap indikator-indikator, utamanya dalam pembangunan daerah yang dirasa perlu peningkatan kualitas.

Pendanaan kompetitif untuk usulan perencanaan 2023 mendatang itu tercermin dari tiga tema besar, yaitu pembangunan ekonomi, penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, serta optimalisasi potensi olahraga, kepemudaan, kebudayaan, dan lingkungan hidup.

"Kolaborasi melalui Pentahelix Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintahan, dan Media (ABCGM) menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan di Jabar," kata Sumasna.

Kolaborasi tersebut, lanjut dia, dimaksudkan dapat dilaksanakan dari proses  perencanaan, penganggaran, implementasi, pengawasan, dan pelaporan.

Baca juga: Jokowi: IKN Nusantara Akan Jadi Motor Inovasi Pembangunan Ekonomi Masa Depan

“Hal ini merupakan salah satu upaya pembangunan menuju Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi’,” ujar Sumasna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com