Pastikan Keamanan Santri, Pemprov Jabar Berencana Bentuk Dewan Pengawas Pesantren

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP).

Nantinya, DPP akan melibatkan banyak pihak, meliputi pegawai Kementerian Agama, kiai, sampai organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Dewan Pengawas Pesantren akan dibentuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Baca juga: Ini Reaksi Risma Tahu 13 Santriwati Diperkosa Herry Wirawan, Si Guru Pesantren

Hal ini sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar terhadap pesantren.

“Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” kata Uu di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (13/12/2021).

Selain DPP, menurut Uu, akan ada Tim Layak Santri yang akan menjadi prioritas.

Tim tersebut nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes) guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah-sudah,” ucap Uu.

Baca juga: Seminggu Belajar di Sekolah Baru, 2 Korban Guru Pesantren Dikeluarkan, Ini Alasannya