Pastikan Keamanan Santri, Pemprov Jabar Berencana Bentuk Dewan Pengawas Pesantren

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP).

Nantinya, DPP akan melibatkan banyak pihak, meliputi pegawai Kementerian Agama, kiai, sampai organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Dewan Pengawas Pesantren akan dibentuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Baca juga: Ini Reaksi Risma Tahu 13 Santriwati Diperkosa Herry Wirawan, Si Guru Pesantren

Hal ini sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar terhadap pesantren.

“Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” kata Uu di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (13/12/2021).

Selain DPP, menurut Uu, akan ada Tim Layak Santri yang akan menjadi prioritas.

Tim tersebut nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes) guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah-sudah,” ucap Uu.

Baca juga: Seminggu Belajar di Sekolah Baru, 2 Korban Guru Pesantren Dikeluarkan, Ini Alasannya

Adapun rencana strategis ini akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar.

Rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis ini dijadwalkan digelar pada pekan ini di Gedung Sate, Kota Bandung.

“Minimal hari Rabu nanti, kita akan mengundang utusan dari 27 kota/kabupaten di Jabar ke Gedung Sate untuk membicarakan masalah ini, sehingga kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kemenag dan MUI Provinsi Jabar,” ucap Uu.

Baca juga: Awal Mula Terungkapnya Kasus Pencabulan 12 Santriwati oleh Guru Pesantren di Bandung

Untuk itu, Uu yang juga Panglima Santri Jabar ini meminta masyarakat, khususnya para orangtua yang anaknya menjadi santri di ponpes-ponpes, agar tidak terbawa stigma negatif akibat kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung.

Uu mengatakan, aktivitas santri dan santriwati di ponpes di Jabar dilakukan secara terpisah dan terbatas, sehingga moral dan etika para santri tetap terjaga.

Dengan demikian, Uu meyakinkan masyarakat bahwa ponpes di Jabar tetap aman.

“Saya minta dan mohon kepada orangtua untuk tidak terbawa image yang menggoreng berita ini seolah-olah pesantren itu negatif. Orangtua jangan takut memasukkan anaknya ke ponpes. Yang sudah pun, jangan merasa gerah,” tutur Uu.

“Insya Allah, ponpes di Jabar yang berjumlah 1.500 dan jumlah santri sekitar 4,8 juta aman, terkendali, tidak akan ada apa-apa. Karena di pesantren, laki-laki dan perempuan dipisah, termasuk guru laki-laki dan perempuan. Aktivitas sehari-hari juga ada pembatasan. Artinya, akan terjaga moral dan etika,” kata dia.