Subsidi BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Warga Sitaro Sulut Terpaksa Berobat Tradisional

MANADO, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tonni Supit angkat bicara soal subsidi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk kabupaten dan kota.

Menurut Tonni, Pemprov harus kembali mempertimbangkan anggaran untuk subsidi BPJS Kesehatan, karena ternyata hanya berlaku satu tahun saja, dan kemudian tiba-tiba hilang.

"Beberapa pasien mengadu kepada kami. Sudah di rumah sakit, tetapi setelah dibilang biayanya, mereka tidak mampu membayar, lalu kemudian mereka harus keluar dan melakukan pengobatan tradisional. Ini sangat memprihatinkan," kata Tonni dalam rapat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (15/11/2021).

Baca juga: 17.000 Peserta BPJS Kesehatan di Sitaro Dinonaktifkan, Ada Warga yang Batal Operasi

Anggota Fraksi PDI-P ini juga mencontohkan, kasus di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) ada belasan ribu peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov, kini tidak lagi.

Begitu pun dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

"Mereka (masyarakat peserta BPJS Kesehatan dinonaktifkan) tidak mau tahu, yang kena sasaran adalah Pemerintah Kabupaten. Daerah pemilihan (dapil) saya banyak dikeluhkan karena sudah tidak dibiayai oleh APBD Provinsi," tambah mantan Bupati Sitaro dua periode ini.

Untuk itu, ia meminta Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Gemmy Kawatu selaku Ketua TAPD melihat dan mempertimbangkan lagi anggaran untuk subsidi BPJS Kesehatan bagi kabupaten dan kota.

"Mohon Pak Sekprov untuk melihat lagi. Kalau pun ada refocusing dan anggaran tidak lagi mencukupi, minimal dijatah berapa yang bisa dibiayai oleh APBD Provinsi untuk BPJS kesehatan ini," harap Tonni.

Baca juga: Tangis Ibu Pemilik Warung Kopi: BPJS Saja Tak Punya, Siapa yang Biayai Saya Kalau Usaha Ditutup?

Menjawab apa yang disampaikan oleh Tonni, Sekprov Gemmy Kawatu menjelaskan, BJPS Kesehatan menjadi tanggung jawab utama kabupaten dan kota.

Kemudian, kata Kawatu, Pemprov bisa saja melakukan subsidi untuk itu, termasuk sampai dua tiga tahun kemarin yang masih mendapat subsidi.

"Akan tetapi dalam perbicangan kami yang terakhir dengan TAPD kabupaten dan kota, maka terhitung tahun kemarin subsidi kami minta dialihkan ke kabupaten dan kota karena keterbatasan dana di Pemerintah Provinsi," jawab Kawatu.