Sentil Korupsi Bupati Probolinggo, Sri Mulyani Sebut Jumlah Anak Kurang Gizi dan Pengangguran Bertambah

Kompas.com - 05/09/2021, 10:30 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kanan) bersama suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin serta mengamankan barang bukti Rp326.500.000 dan menahan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.(ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A)

Petugas KPK membawa koper setelah menggeledah rumah Zulmi

KOMPAS.com - Menteri Keungan Sri Mulyani turut mengomentari dugaan kasus korupsi yang dilakukan Bupati Probolinggo Puput Tanriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani mengunggah data APBN yang ditransfer Pemerintah Probolinggo selama dipimpin Puput Tantria Sari.

Sri Mulyani menulis jumlah transfer keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012 sejak 2021 mencapai Rp 15,2 triliun.

"Dari Rp 959 miliar pada 2012 menjadi Rp 1,857 triliun pada 2021," ungkap dia.

Ia juga menyinggung jumlah anak usia 2 tahun yang alami kurang gizi naik menjadi 34,04 % di tahun 2019.

"Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!" tulis Sri Mulyani.

Ia juga menjelaskan jika pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo naik menjadi 4,86 % di tahun 2021.

Berikut unggahan lengkap Sri Mulyani di akun Instagramnya.

Korupsi Di Kabupaten Probolinggo.

Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 Triliun. Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021).

Total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp 2,15 Triliun untuk 325 Desa.
Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 milyar (2021).

Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!

Pengangguran terbuka naik dari 2,89% (2015) menjadi 4,86% (2021)

Kemiskinan turun 20,98% (2015) menjadi 18,61% (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin..!

IPM 64,12% (2015) naik menjadi 66,07% (2020)

Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan.

Jakarta 4 September 2021.