OTT KPK, Mahar Jabatan dan Politik Dinasti di Probolinggo

KOMPAS.com- "Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Salah satu hal dan tanggung jawab yang sering terlena, bahkan terlupa, yaitu menjaga moral, akhlak, dan etika," kata Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (38), sebelum terjaring OTT KPK.

Pesan Bupati itu dia sampaikan di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo ketika melantik tiga pejabat eselon II dan 14 pejabat administrator di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jumat (16/7/2021).

Ketika itu Puput Tantriana menandaskan jika kepercayaan adalah suatu amanah dan harus dijaga dengan baik melalui akhlak dan etika.

"Akhlak dan etika itu hal utama dan harus dijaga untuk menjaga muruah diri dan Pemerintah Daerah," ujar dia.

Siapa sangka, sekitar sebulan kemudian, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (38) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (30/8/2021).

Baca juga: KPK Angkut 5 Koper Hasil Geledah Rumah Bupati Probolinggo, Diduga Berisi Uang Suap Jual Beli Jabatan Kades

Puput saat itu ditangkap bersama 10 orang lainnya lantaran suap jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Probolinggo.

Tak hanya Bupati Puput, KPK juga menjaring suaminya yakni Anggota DPR RI Hasan Aminudin, serta sejumlah camat di Kabupaten Probolinggo.

Mereka yakni Camat Krejengan Doddy Kurniawan, Camat Kraksaan Ponirin, Camat Banyuayar Imam Syafi’i, Camat Paiton Muhamad Ridwan, Camat Gading Hary Tjahjono, Kepala Desa Karangren Sumarto serta dua orang ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman.

Dalam OTT tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan uang Rp 362,5 juta.

OTT KPK ini sekaligus menguak praktik mahar jabatan dalam dinasti politik di Probolinggo.

Baca juga: 17 Tersangka Suap Jual Beli Jabatan Diperiksa di Mapolres Probolinggo, Polisi Jaga Ketat

Puput gantikan suaminya menjadi Bupati Probolinggo

Dokumen Tribun Timur Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

Puput Tantriana terjaring OTT KPK saat menjabat sebagai bupati pada periode keduanya.

Sebelumnya Puput menggantikan sang suami yakni Hasan Aminuddin yang juga menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama 10 tahun, yakni sejak 2003 hingga 2013.

Nama Puput masuk dalam daftar salah satu kepala daerah wanita termuda karena berusia 30 tahun saat menjabat bupati, menggantikan sang suami.

Dia memenangkan suara dan memimpin Probolinggo bersama wakilnya, Timbul Prihanjoko.

Mereka dilantik pada 20 Februari 2013 lalu.

Pada Pilkada 2018, Tantri dan Timbul kembali maju dalam Pilkada. Mereka mengungguli pasangan Malik Haramain dan Muzayyan.

Tantri pun kembali memimpin Probolinggo untuk kedua kalinya.

Baca juga: Rumah Pribadi dan Kantor Bupati Probolinggo Digeledah KPK, Mobil Pajero Sport Juga Diperiksa

Rupanya, sang suami Hasan Aminuddin tak begitu saja melepaskan peran.

Di balik kepemimpinan Tantri, Hasan masih turut campur dalam sejumlah urusan pemerintahan di Kabupaten Probolinggo.

Aktivis anti-korupsi Kabupaten Probolinggo Sarful Anam bahkan mengungkap praktik tebar ancaman mutasi pada ASN yang disebut bertahan sejak masa pemerintahan Hasan.

Menurutnya, semasa Hasan memimpin hingga sang istri menjadi bupati, banyak ASN yang menjadi korban mutasi lantaran tak loyal.

“Pada zaman Hasan Aminuddin saat menjabat bupati Probolinggo dua periode, banyak ASN, guru dan kepala sekolah dimutasi yang jaraknya jauh sekali dari rumah atau dari tempat bekerjanya yang lama," tutur Sarful.

ASN di Kecamatan Paiton, misalnya, bisa dimutasi ke Kecamatan Sumber. Begitu pula dengan ASN Kecamatan Lumbang yang dimutasi ke wilayah Paiton yang berjarak jauh.

"Para ASN yang tidak loyal pada bupati atau tidak mendukung pada Pilkada harus siap-siap dimutasi," ujar dia.

Hal itu juga terjadi ketika Tantri menggantikan sang suami. Padahal menurutnya, ASN harus loyal pada sistem negara bukan pada rezim.

"Ini yang salah di Kabupaten Probolinggo," tutur Sarful.

Baca juga: MUI Probolinggo Keluarkan Maklumat Usai Bupati Tantri Terjaring OTT KPK, Ini Isinya