Mendorong Kebijakan Lokal Industri Halal di Daerah

KEDIRI, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggenjot industri produk halal sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Namun realita lapangan, terutama di tingkat daerah, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Misalnya soal minimnya sosialisasi program hingga terbatasnya akses layanan.

Lambang Cahaya Prasetya (28), seorang pelaku usaha warung kopi di Kota Kediri, Jawa Timur, mengaku masih bingung perihal sertifikasi halal itu.

Sepengetahuannya juga belum pernah ada edukasi soal pentingnya label halal di kalangan pengusaha warung kopi.

"Saya sepakat kehalalan itu penting. Apalagi kalau tujuannya untuk melindungi konsumen. Tapi saya bingung, usaha saya ini termasuk wajib berlabel halal apa enggak," ujar Lambang, pemilik warkop Maspu, Minggu (8/8/2021).

Supingi (47), seorang pelaku usaha olahan tahu kuning di Kampung Tahu Kota Kediri, sudah mengantongi label halal untuk usahanya itu.

Baca juga: Kronologi 3 Pemuda Rusak Ambulans Puskesmas, gara-gara Tak Diberi Uang Rp 5.000 dan Dipukul Sendal

Namun berdasarkan pengalamannya, ada beberapa prosedur pelayanan yang dirasa cukup memberatkan bagi pelaku usaha kecil seperti dirinya.

Ia mencontohkan pendeknya masa berlaku sertifikat halal dan proses perpanjangannya yang dirasa ribet.

"Kalau bisa, ya, dipermudah sajalah. Apalagi biayanya cukup mahal, Rp 3 juta, kan, ya mending untuk modal usaha," kata Supingi yang juga Ketua Koperasi Pengusaha Tahu dan Tempe Kota Kediri ini, Rabu (4/8/2021).

Mendorong Kebijakan Industri Produk Halal Kota Kediri

Di Kota Kediri, keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini cukup banyak.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat mencatat, terdapat 36.000 UMKM di Kota Kediri yang didominasi usaha di bidang makanan dan minuman.

"Ini jumlah yang cukup banyak yang otomatis tinggi potensi ekonominya dan terbuka lebar pengembangannya, termasuk industri halal," ujar Setyo Hadi, Wakil Ketua Bidang UMKM Kadin Kota Kediri, Rabu (4/8/2021).

Untuk mengarah ke sana, menurutnya bisa diorkestrasi antarelemen. Mulai dari pelaku usaha, pemerintah, maupun lembaga pendukung.