Sekolah di Solo Diminta Siapkan Satgas Covid-19 Saat Uji Coba PTM

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, meminta sekolah yang menggelar uji coba pembelajaran tatap muka untuk menyiapkan tim Satgas Covid-19.

Uji coba pembelajaran tatap muka ini rencananya akan diikuti 23 SMP negeri/swasta serta satu MTs pada Senin (22/3/2021).

Hal ini dilaksanakan sebagai tahapan penyelenggaran tatap muka pada Juli 2021 yang melibatkan semua sekolah.

"Nanti masing-masing sekolah yang menggelar PTM menyediakan satgas Covid-19. Nanti tetap dimonitor dari pemkot," kata Sekretaris Daerah Solo Ahyani kepada wartawan, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Pemkot Solo Siapkan Regulasi Hadapi Mudik Lebaran 2021

Dikatakan Ahyani, jika dalam pelaksanaan uji coba ditemukan ada salah satu siswa atau guru positif Covid-19 akan langsung di-tracing.

Kemudian, pembelajaran tatap muka sekolah sementara dihentikan guna mengantisipasi penyebaran virus corona.

"Tidak separuh sekolahan. Separuh kelas dan hanya kelas IX. Giliran nanti masuknya. Separuh tatap muka, separuh daring dan tidak pelajaran penuh," tutur dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di beberapa sekolah sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka.

Baca juga: Jadi Kota Terpadat di Jateng, BPS: Solo Pusat Ekonomi, Wisata dan Pendidikan

Teguh mengaku semua sekolah sudah menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana protokol kesehatan dengan baik.

"Ada sekolah yang menggunakan thermogun tangan dan fisik secara keseluruhan. Ini tergantung sekolah masing-masing. Tapi fungsinya tidak mengurangi prokes," kata Teguh.

Berdasarkan hasil pemantauan itu, katanya, sekolah yang memenuhi standar prokes direkomendasikan mengikuti pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.

Apabila ada sekolah yang belum siap, maka pemerintah tidak akan memberikan izin kepada sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka.

"Termasuk sekolah swasta yang semua serba siap tapi orangtua tidak memberi persetujuan itu pemerintah tidak mengizinkan," kata Teguh.