Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Komentar Setahun Jokowi-Ma'ruf, Edy Rahmayadi: Aduh, Ini yang Paling Berat...

Kompas.com - 26/10/2020, 14:38 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

MEDAN, KOMPAS.com - Setahun enam hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah berlangsung. Evaluasi dan harapan dilontarkan banyak orang, termasuk para kepala daerah.

Namun Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi malah enggan berkomentar soal setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.  

"Aduh, ini yang paling berat. Aku bicara Sumatera Utara aja ya, nanti salah...," kata Edy singkat kepada Kompas.com di rumah dinasnya usai berdialog dengan wartawan, Senin (26/10/2020).

"Evaluasi, mudah-mudahanlah semua berjalan dengan baik," lanjutnya. 

Baca juga: Riset I2: Setahun Jokowi-Maruf, Rapor Kinerja di Media Menuai 76 Catatan

Seperti diberitakan, Selasa (20/10/2020) lalu, tepat satu tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.

Pada pidato pertamanya di depan sidang paripurna MPR RI, Minggu (20/10/2019) petang, Jokowi menegaskan untuk menghadapi dunia yang penuh risiko, dinamis dan kompetitif dengan mengembangkan cara dan nilai-nilai baru. 

Lima prioritas pembangunan dengan sumber daya manusia dan inovasi menjadi poin utama yaitu pembangunan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mengakselerasi perekonomian rakyat. Ketiga, memangkas, memotong, menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. 

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM menjadi Omnibus Law.

Keempat, penyederhanaan birokrasi besar-besaran menjadi dua level, diganti dengan jabatan fungsional. Kelima, transformasi ekonomi. 

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Wali Kota Solo: Biarpun Covid-19, Stabilitas Negara Terjaga

Pandemi Covid-19

Belum setengah tahun berjalan, pandemi Covid-19 menghantam semua sendi kehidupan dan mengakibatkan krisis multi dimensi, termasuk ancaman krisis politik.

Hal ini juga berakibat pada pemerintahan Jokowi-Maruf. Kontroversi dan polemik dalam penyusunan dan pengesahan Omnibus Law menjadi indikasinya. 

Tudingan dan kecaman datang dari berbagai penjuru mata angin, meski ada juga yang menilai positif dan mendukung kinerja dan kebijakan mantan wali kota Solo di periode keduanya ini.

Baca juga: Relawan Projo Sebut Kinerja Setahun Jokowi-Maruf Tidak Maksimal

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com