"Sudah PSBB Saja Masih Tembus 4.000, apalagi Ada Pilkada"

BANDUNG, KOMPAS.com - Meningkatnya angka positif Covid-19 di Tanah Air, termasuk di Jawa Barat, membuat Paguyuban Pasundan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan pilkada.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi mengatakan, di tengah pandemi seperti ini, KPU seharusnya lebih bijak dalam menggelar pilkada yang rencananya dilakukan pada Desember 2020.

Didi berharap KPU tidak memaksakan penyelenggaraan pemilu ketika jumlah positif Covid-19 terus melonjak.

Baca juga: Suami Bupati Bogor Meninggal Dunia di RSUD Ciawi

"Karena tidak ada jaminan baik dari KPU dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya tidak berkumpul atau bergerombol, ini mengkhawatirkan jika tetap dipaksakan untuk dilaksanakan,” kata Didi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2020).

Menurut Didi, PB Paguyuban Pasundan telah berkonsultasi dengan dokter ahli, khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan (FK Unpas).

Menurut ahli, pelaksanaan pilkada justru akan meningkatkan risiko penularan virus corona.

“Bayangkan jika pilkada dipaksakan pelaksanaannya, bagaimana orang dengan mudah tertular Covid-19. Sekarang saja sudah ada PSBB, sehari bisa tembus 4.000 orang, apalagi dalam pilkada yang biasanya ada kampanye dan lainnya, yang jelas-jelas mengundang warga berkumpul dan berkerumun,” ujar Didi.

Baca juga: Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Ia berharap KPU kembali meninjau pelaksanaan pilkada agar ditunda hingga kondisi pandemi ini membaik.

Usulan penundaan pilkada ini akan disampaikan melalui surat terbuka kepada KPU Jabar dan pusat.

"Semoga mereka bisa lebih bijak karena nyawa manusia saat ini sedang dipertaruhkan. Jangan sampai dianggap main-main, khususnya di Jawa Barat, umumnya warga Indonesia,” kata dia.