BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Aice

Data Tumpang Tindih, Kades se-Sukabumi Minta Penyaluran Bansos Pemprov Jabar Ditunda

Kompas.com - 28/04/2020, 20:56 WIB
Budiyanto ,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

SUKABUMI, KOMPAS.com - Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penolakan dari para kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Selasa (28/4/2020).

Para kepala desa tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi ini meminta penundaan penyaluran Bansos Pemprov Jabar karena masih adanya tumpang tindih dalam data penerima.

Rencananya pendistribusian bantuan berupa sembako terhadap warga terdampak Pandemi Covid-19 mulai dilaksanakan hari ini.

'Bukan menolak bantuannya tapi menunda penyalurannya hingga batas waktu yang tidak ditentukan," kata Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi Deden Deni Wahyu saat dikonfirmasi Kompas.com melalui WhatsApp, Selasa sore.

Baca juga: Kabar Baik, 6 Pasien Covid-19 di Sukabumi Dinyatakan Sembuh

Deden menilai pendataan bagi para penerima Bansos Pemprov masih terjadi tumpang tindih sehingga penyalurannya bisa tidak tepat sasaran. Hal tersebut bila tetap dilaksanakan malah dapat menimbulkan konflik.

"Data belum tepat sasaran dan masih banyak data yang tumpang tindih juga ternyata," ujar Kepala Desa Sukakerasa Kecamatan Parakansalak itu.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua I Apdesi Kabupaten Sukabumi Ojang Sopandi menjelaskan para kepala desa

menolak kaitan dengan penyaluran Bansos Pemrov Jabar karena tumpang tindih data yang diberikan.

"Kami perlu validasi data lagi, dan kami juga meminta Pemkab Sukabumi agar memberikan data yang sudah valid dan usulan dari desa harus terakomodir semua," jelas Ojang yang juga Kepala Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes. 

Baca juga: Polemik Bansos Pemprov Jabar, Ini Penjelasan Ridwan Kamil

Ojang mengatakan penyaluran Bansos Pemprov Jabar ini ditolak dulu sementara tidak akan diberikan kepada masyarakat. Penundaan ini juga sambil menunggu bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, kabupaten hingga desa.

"Agar tidak terjadi gejolak pada masyarakat dan kecemburuan sosial makanya penyaluran bantuan dalam kaitan Pandemi Covid-19 ini harus disalurkan bersama-sama," kata dia.

"Kami berharap Mei ini bisa disalurkan semuanya secara bersama-sama. Kami berharap dengan disalurkan bareng-bareng tidak terjadi kecemburuan sosial," sambung Ojang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com