Pengangguran Masih Jadi Masalah Serius di Provinsi Maluku

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail terus berupaya menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan di wilayahnya.

Penanggulangan pengangguran dan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Maluku pada 2021.

“Pengangguran masih menjadi masalah serius di setiap daerah termasuk di Maluku,” kata Murad dalam keterangan terulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Visa Ditangguhkan, 700 Calon Jemaah Umrah Batal Berangkat ke Arab Saudi Hari Ini

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, jumlah pengangguran di Maluku mencapai 54.575 per Agustus 2019.

Angka itu lebih rendah dari tahun sebelumnya, sebanyak 54.891 pengangguran.

“Itu berarti di Tahun 2019, ada sebanyak 316 orang telah mendapatkan pekerjaan. Hal ini mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 2,27 persen pada 2018 menjadi 7,08 persen di tahun 2019,” jelas Kasrul.

Pemprov Maluku menilai masalah kemiskinan merupakan akumulasi dari kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku pun diminta mendata lapangan pekerjaan melalui bursa kerja atau karir.

Baca juga: Polisi Umumkan Hasil Otopsi Balita Tanpa Kepala, Misteri Kematian Terungkap

Gubernur juga meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memikirkan kebijakan yang tepat sasaran untuk menekan angka pengangguran di Maluku.

“Hal ini untuk menghadapi operasional pengelolaan Blok Masela serta tingginya kompetensi dalam era globalisasi,” katanya.