Efisiensi Anggaran, Ridwan Kamil Wajibkan Tiket Perjalanan Dinas dan Penginapan Dibeli Online

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewajibkan para pegawainya untuk membeli fasilitas perjalanan dinas secara daring mulai tahun depan.

Hal itu dilakukan untuk efisiensi anggaran.

Pria yang akrab disapa Emil itu beralasan, fasilitas perjalanan dinas seperti tiket pesawat atau penginapan lebih murah jika dibeli melalui aplikasi.

"Perjalanan dinas sekarang harus beli online itu satu keputusan besar. Selama ini masih tidak efisien karena dananya tidak sedikit yang dikelola oleh urusan itu," ujar Emil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (26/12/2019).

Selama ini, kata dia, pembelian fasilitas perjalanan dinas masih bersifat manual melalui agen perjalanan dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan lewat aplikasi.

Baca juga: DPRD: Pemprov Jawa Barat Harus Segera Tangani Lahan Kritis

Ia menambahkan, kebijakan itu sekaligus untuk mempertegas visinya membawa program digitalisasi di Jabar.

"Selama ini masih ada yang belinya manual sehingga pas dibandingkan dengan online harganya terlalu mahal, untuk mengefisienkan tidak boleh ada manual lagi semua serba online sesuai visi Jabar Digital. Kadang kan harganya (manual) dua tiga kali lipat, beli tiket kan logikanya fluktuatif makin mepet makin mahal kita reformasikan itu," tuturnya.

Ia menjelaskan, tahun 2020 Pemprov Jabar memiliki APBD senilai Rp 44 triliun. Nilai itu telah disetujui oleh Kemendagri.

Adapun serapan anggaran tahun 2019 sudah mencapai 90 persen.

Emil menyebut, tahun depan ia mengusung konsep tahun akselerasi dan inovasi Jabar.

Baca juga: Imbauan Ridwan Kamil Untuk Wisatawan yang Ingin Berlibur ke Jabar

"Fokusnya mengebut yang sudah di-launching sehingga tahun 2021 tinggal memanen tahun prestasi," jelasnya.

Seperti diketahui, Emil tengah berupaya merampingkan anggaran di beberapa sektor untuk menggenjot program strategis seperti menggratiskan iuran bulanan peserta didik untuk tingkat SMA, SMK, dan Aliyah negeri.

Salah satu anggaran yang dipangkas yakni dana hibah, bansos, serta perjalanan dinas. Untuk sektor perjalanan dinas, ia menyebut telah memangkas dana senilai Rp 150 miliar untuk program tersebut.