DPRD: Pemprov Jawa Barat Harus Segera Tangani Lahan Kritis

BANDUNG, KOMPAS.com - Komisi II DPRD Jawa Barat menyayangkan lambatnya penanganan lahan kritis di Jawa Barat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari data yang diperoleh, hingga saat ini, sekitar 700.000 hektare lahan di wilayah Jawa Barat masuk kategori sangat kritis, dan 250.000 hektar masuk kategori kritis.

"Kami akan terus mendorong eksekutif untuk melakukan langkah-langkah nyata," kata Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, lewat rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/11/19).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, Komisi II bersama Dinas Kehutanan akan bersinergi dalam aksi penanganan kondisi lahan kritis di Jawa Barat.

Baca juga: Tahun 2020, Ratusan Hektar Lahan Kritis di Jabar Akan Diberdayakan

Selain itu, DPRD Jawa Barat juga berharap ada keterlibatan elemen masyarakat termasuk kaum muda milenial dalam penanganan lahan kritis.

"Kami akan terus mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan agar memprioritaskan penanganan lahan kritis demi keberlangsungan pembangunan yang berkeseimbangan ke depan," tutur dia.

Sementara itu, Koordinator Forum Lahan Hijau, Erwin mengatakan, hingga saat ini persoalan lahan di Jawa Barat kritis belum dianggap sebagai persoalan penting di mata pemerintah.

Menurut data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata Erwin, pada tahun 2019 di seluruh Indonesia ada sekitar 900.000 hektare lahan kritis.

700.000 hektare di antaranya berada di Jawa Barat. Dari sumber lain, total lahan kritis di Indonesia mencapai 14 juta hektare dan lahan kritis di tanah Jawa sekitar 15 persen dari total keseluruhan.

Baca juga: Belasan Hektar Lahan Waduk Gonggang Kritis, DAS Solo Bagi 16.000 Bibit Buah

“Kami pun sangat meyakini masih banyak lahan-lahan kritis lainnya yang belum tercatat. Maka dari itu dirasa perlu pemerintah Jawa Barat hari ini untuk menangani persoalan lahan kritis ini,” ucap dia.

Pihaknya mendesak Presiden dan Gubernur Jawa Barat untuk turun langsung mengatasi persoalan lahan kritis dengan solusi yang jelas.

“Kita ketahui bersama dalam  UU No 37 Tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa pemulihan fungsi tanah pada lahan itu harus dilaksanakan. Pemerintah harus duduk bersama dengan elemen masyarakat untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan,” ujar dia.