Mengungkap Fakta Anarki Pelajar Saat Demo Mahasiswa, Salah Siapa?

KOMPAS.com - Saat demo mahasiswa di sejumlah daerah berujung bentrok dan anarkis, polisi mengamankan sejumlah peserta aksi.

Ternyata, tak hanya mahasiswa saja yang diamankan, tetapi ratusan pelajar juga turut ditangkap.

Di Medan, sejumlah pelajar bahkan kedapatan membawa barang berbahaya di dalam tas mereka.

"Dua bom molotov ini diamankan dari tas yang dibawa siswa tadi," kata Kasat Sabhara Polrestabes Medan, AKBP Sonny Siregar.

Sementara itu, SY, salah satu pelajar SMP di Pamekasan, mengaku tak tahu soal arti kata revolusi, meskipun dirinya ikut berteriak saat berdemo bersama ribuan mahasiswa di DPRD Pamekasan.

"Tidak tahu apa revolusi itu. Hanya dengar-dengar saja," kata SY.

SY dan teman-temannya pun mengaku tidak takut meskipun akan disanksi oleh gurunya karena ikut demonstrasi.

Baca juga: Pelajar SMA dan SMK di Samarinda Ikut Demo di Kantor DPRD Kaltim

Kenyataan para pelajar terlibat dalam aksi mahasiswa tersebut membuat Dinas Pendidikan, khususnya sekolah, menuai kritik. Salah satunya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

"Kami berharap Kemendikbud membuat edaran secara tegas, meminta kepada kepala Dinas Pendidikan segera mengantisipasi pergerakan massa sehingga mereka bisa memerintahkan kepala sekolah apa yang harus dilakukan,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019)

Istimewa Ratusan pelajar SMK di Cianjur, Jawa Barat diamankan di Mapolres Cianjur, Kamis (26/09/2019) setelah terjaring saat hendak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa.

Sementara itu, menurut Dr. Drajat Tri Kartono.M.Si, banyaknya pelajar berseragam, bahkan sampai sekolah dasar juga ikut berdemo, bisa disebabkan juga oleh dorongan untuk menunjukkan eksistensi diri.

Apalagi, demo mahasiswa yang dipahami sebagai tindakan kritis bagi gerakan mahasiswa dan sedang ramai di media sosial,  dianggap sebagai panggung bagi para pelajar. 

"Orientasi gerakan pelajar bukan sekedar masalah UU KPK atau RUU KUHP yang masih jadi kontroversi, tetapi itu eksistensi dalam sejarah (aksi mahasiswa) sedang ramai di media sosial ," kata Drajat kepada Kompas.com, Jumat (27/9/2019).

Kelemahan sistem pendidikan

Selain itu, menurut Drajat, tindakan anarkis para pelajar saat berdemo justru mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pendidikan.

"Ketika para pelajar justru bertindak anarkis saat berdemo atau menyuarakan pendapat, maka ada indikasi kelemahan dalam sistem pendidikan kita," kata Drajat.

Drajat menambahkan, pihak sekolah seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas tindakan anarkis yang dilakukan para pelajar tersebut saat berdemo.

"Kementerian dan sekolah tidak cukup hanya melarang atau menghimbau tetapi seharuanya sekolah dapat menyediakan pendidikan sejak dini berdemokrasi dan menyalurkan hak politik yg benar dan damai, khususnya ketika terjadi perbedaan pendapat dgn negara," kata Drajat.

"Mengajarkan tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat tanpa kekerasan dengan tetap menghargai perbedaan serta kekritisan, juga perlu digagas ke depan," tambahnya.

Sumber: KOMPAS.com (Dewantoro, Taufiqurahman, Erwin Hutapea)