16 Nelayan Aceh yang Hilang Kontak Ditahan Polisi di Kawthaung Myanmar

BANDA ACEH, KOMPAS.com- Berdasarkan informasi yang diterima Lembaga Panglima Laot Aceh dari KBRI Yangon, 16 orang nelayan asal Kabupaten Aceh Timur yang sebelumnya dikabarkan hilang kontak saat ini telah ditahan di kantor polisi di Kawthaung, Provinsi Tanintharyi, Myanmar.

“Informasi terbaru kami terima dari KBRI Yangon, 16 orang nelayan asal Aceh itu telah ditahan oleh AL Myanmar,” kata Miftah Cut Adek, Wakil Sekjen Panglima Laot Aceh, kepada Kompas.com, Jum’at (09/11/2018).

Menurut Miftah, penahanan 16 nelayan asal Aceh beserta kapal KM Bintang Jasa yang mereka tumpangi itu diduga karena memasuki wilayah perairan laut Myanmar tanpa izin dan dokumen imigrasi.

“Sejauh ini penahanan 16 nelayan Aceh di Myanmar terkait masalah imigrasi, karena KBRI Yangon telah melakukan komunikasi dengan Kepala Polair Kawthaung, yang membenarkan penahanan kapal dan awaknya itu," katanya.

Baca juga: 16 Nelayan Aceh Hilang Kontak, Diduga Ditangkap Polisi Laut Myanmar

Setelah mengetahui 16 orang nelayan WNI asal Aceh telah ditahan di Myanmar, kata Miftah, pihak KBRI langsung melakukan koordinasi dengan Kepolisian Laut Myanmar dan Kementerian Luar Negeri Myanmar untuk mendapatkan akses kekonsuleran terkait penahanan itu.

"Hari ini KBRI telah menyampaikan nota verbal ke Kemlu Myanmar, mereka juga mendapat informasi yang masih simpang siur diantaranya soal ada satu orang nelayan telah meninggal dunia,” jelasnya. 

Sambil menunggu konfirmasi dari Kemlu Myanmar, pihak KBRI Yangon akan berangkat menuju kota Kawthaung melalui jalan darat dengan jarak tempuh sekitar 21 jam. Sebab, tiket pesawat ke daerah tujuan wisata di Myanmar termasuk Kawthaung habis terjual karena sedang puncak musim liburan.

“Diperkirakan pihak KBRI akan bertemu dengan 16 nelayan asal Aceh itu besok sore,” jelasnya.

Sementara itu Alhudri, Kepala Dinas Sosial Aceh mengatakan pihaknya akan segera memberikan penanganan terhadap 16 orang nelayan tersebut, setelah proses bantuan advokasi yang tengah dilakukan oleh pihak KBRI Yangon.

“Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial akan segera memberikan batuan sosial kepada nelayan itu setelah proses imigrasinya selesai ditangani oleh KBRI, seperti proses pemulangan nelayan akan kami fasilitasi, sementara untuk armada boat itu akan ditangani DKP,” ujarnya.