Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Pembakaran Bendera di Garut

GARUT, KOMPAS.com - Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyatakan, pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus pembakaran bendera.

Gelar perkara ini akan dilakukan secara terbuka dengan mengundang saksi ahli dari hukum pidana, hukum tata negara dan hukum Islam serta mengundang semua pihak, termasuk elemen masyarakat, yang telah menyampaikan aspirasinya soal kasus ini.

"Besok atau lusa kita akan gelar perkara terbuka, kita akan undang siapa-siapa yang lapor kemarin, kami akan terbuka. Kalau perlu akan dihadirkan saksi-saksi ahli biar pas ke mana arahnya," katanya saat ditemui Kompas.com, Selasa (23/10/2018).

Sebelumnya, pada Senin (22/10/2018) malam, sebanyak 26 organisasi masyarakat dan mahasiswa melaporkan kasus pembakaran bendera yang terjadi dalam peringatan hari santri di Alun-alun Limbangan ke Polres Garut. Mereka menuntut aparat kepolisian menjerat pelaku dengan pasal penistaan agama.

"Kami melaporkan pasal penistaan agama kepada oknum yang membakar benderanya," jelas A Iqbal Taufik, salah satu anggota tim penasihat hukum yang tergabung dalam advokat Muslim Pembela Kalimatullah.

Baca juga: Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Kasus Pembakaran Bendera

Iqbal menilai, aksi pembakaran bendera tersebut membuat umat Islam tersinggung karena ada terdapat kalimat tauhid.

"Umat Islam di Garut merasa tidak enak melihatnya, makanya kami datang melaporkan kasus penistaan agama," jelasnya.

Terkait laporan itu, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyatakan, kedatangan massa ormas Islam ke Mapolres Garut pada Senin (22/10/2018) malam itu hanya bentuk penyampaian kekecewaan atas aksi pembakaran bendera.

"Mereka audiens, audiensi yang malam, mereka menyampaikan aspirasi, 'saya melaporkan ketidakpuasan saya', ya kita terima, itu hak seluruh warga negara, belum ada, belum ada (LP)," katanya.

Baca juga: Polri Minta Masyarakat Tunggu Proses Hukum Kasus Pembakaran Bendera