Mendikbud: Dengan Sistem Zonasi Sekolah, Target Wajib Belajar Mudah Dicapai

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku optimistis bahwa dengan penerapan sistem zonasi, target wajib belajar 12 tahun lebih mudah dicapai.

"Dengan sistem zonasi, penerimaan siswa baru dapat berjalan lebih baik dan mencerminkan keberadilan sehingga target wajib belajar 12 tahun akan lebih mudah dicapai," ujarnya di sela rapat kerja dengan Dinas Pendidikan/kabupaten/kota/provinsi di wilayah Sumatera di Medan, Minggu (23/9/2018).

Menurut Muhadjir, melalui zona-zona yang ada, peta guru dan sarana prasarana pendidikan menjadi lebih jelas sehingga memudahkan dalam penanganan permasalahan.

Sebelumnya, lanjut dia, populasi sumber daya unggulan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap berkualitas atau favorit. Dengan sistem zonasi ke depannya, semua sekolah akan didorong memiliki kualitas yang baik.

"Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat," katanya.

Selain itu, sistem zonasi juga menjadi langkah strategis dalam penerapan pendidikan karakter. Ekosistem pendidikan, menurut Muhadjir, sangat penting bagi penerapan pendidikan karakter.

Dia memberi contoh, saat jarak sekolah dekat dengan tempat tinggal, kemudian siswa jenjang pendidikan dasar bisa berjalan kaki ke sekolah. Dalam proses berjalan ke sekolah itu, siswa bisa belajar etiket warga negara.

"Orangtua dan masyarakat sekitar ikut terlibat dalam pendidikan karakter," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano, mengatakan, tujuan rakor untuk meyosialisasikan kebijakan zonasi secara lebih baik.

Kemudian juga menyosialisasikan pembahasan seputar potret pendidikan di daerah, peta sebaran satuan pendidikan nominasi pusat zona, dan proses manajemen pembuatan zona.

Tercatat sekitar empat ribu zona di berbagai wilayah yang menjadi panduan bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

Zona yang disiapkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan dibahas bersama dengan pemerintah daerah agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.