Menteri Yohana: Kota Bandung Belum Layak Anak

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyebut Kota Bandung belum dapat menjadi kota yang layak bagi anak sebelum mencapai beberapa tahapan yang telah ditentukan.

Karenanya, predikat kota layak anak yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung pada peringatan Hari Anak Nasional tahun lalu baru tahapan menuju kategori layak anak.

"Kota Bandung belum layak anak, tapi baru menuju," kata Yohana, di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (15/1/2018)

Dia menjelaskan, untuk mencapai kota layak anak ini, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain madya, pratama, nindya hingga utama.

"Penghargaan madya sudah didapat, pratama sudah, tinggal nindya dan utama, baru dikatakan layak anak. Jadi belum ramah anak," jelasnya.

Menurut Yohana, Bandung termasuk dalam 126 kota/kabupaten yang menerima penghargaan daerah layak anak. Namun dari jumlah itu, belum ada daerah yang menerima predikat ramah anak.

"Baru sekitar 126 kabupaten/kota yang menerima penghargaan itu (daerah layak anak), tapi belum ada yang menerima ramah anak," ungkapnya.

Baca juga : Ketua P2TP2A Jabar: Kota Layak Anak Tidak Hanya Pencanangan, tapi Harus Selesaikan Masalah

Sementara itu, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetyani mengatakan bahwa Kota Bandung ini memang mendapatkan predikat kota layak anak, hanya saja baru di tingkatan madya, sehingga belum dikatakan kota layak atau ramah anak.

"Memang ada pemahaman yang harus diluruskan, ketika ada kepala daerah yang mendeklarasikan layak anak, padahal itu belum tentu. Kabupaten/kota layak ini harus memiliki political will, kebijakan, program dan anggaran partisipasi masyarakat, advokasi kluster anak. Itu harus diperhatikan," ujarnya.

Baca juga : Wali Kota Magelang Akan Bicara soal Kota Layak Anak di Markas PBB

Lebih lanjut Netty mengatakan bahwa Kota Bandung ini memiliki kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak (P2TP2A) yang baru berbentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), sehingga belum memiliki shelter atau safe house bagi korban anak.

"Jadi selama ini kalau ada korban di Kota Bandung sebagainya dirujuk ke P2TP2A Provinsi Jabar," katanya.