Tekan Penyelewengan Dana Desa, Satgas Lakukan Audit Acak ke Tiap Desa

CIAMIS, KOMPAS.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengakui dana desa masih bermasalah. Karena itulah ia membentuk Satgas Dana Desa.

Satgas Dana Desa, sambung Eko, tidak bertindak reaktif dalam artian menunggu adanya pelaporan kasus. Namun ia sudah menginstruksikan Satgas Dana Desa harus bertindak proaktif.

"Kami tidak menunggu laporan lagi. Tapi masif melakukan random audit sehingga kesempatan melakukan penyelewengan bisa diperkecil," ujarnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (9/10/2017).

Eko menjelaskan, dalam menjalankan audit random, satgas bekerjasama dengan polisi dan kejaksaan. Secara acak, tim gabungan ini akan mengaudit setiap desa di Indonesia.

"Ini untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Kalau bukan pidana, kami akan melakukan pembinaan," ucapnya.

(Baca juga: Keroyokan Mengawal Penyerapan Dana Desa...)

Hal ini penting dilakukan mengingat dana desa yang dikucurkan terbilang besar. Di tahun 2015, dana yang dikucurkan pemerintah senilai Rp 20 triliun. Kemudian, pada 2016 meningkat menjadi Rp 47 triliun, dan tahun 2017 Rp 60 triliun.

Pemerintah, sambung dia, akan terus meningkatkan dana desa. Dalam tiga tahun terakhir, penyaluran dana desa dari APBN terus menunjukkan indikasi positif untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa.

Eko menjelaskan, pertama dana desa dikucurkan pada 2015, masyarakat desa umumnya belum siap. Dari Rp 20,8 triliun dana desa yang diberikan, hanya 82 persennya saja yang terserap.

"Tapi Pak Presiden terus memberikan semangat dan terus membantu dana desa, malah ditingkatkan dua kali lipat menjadi Rp 46,98 trilun. Itu komitmen Bapak Presiden, dan 2016 dana desa yang terserap naik menjadi 97 persen lebih," ungkap Eko.

Dalam acara Kartu Tani ini Eko mengatakan, Jokowi merupakan presiden yang benar-benar memperhatikan desa dan daerah. Hal ini terbukti, pertama dalam sejarah, APBN lebih besar diberikan ke daerah daripada ke pusat, bahkan akan terus ditingkatkan bagiannya yang lebih besar ke daerah.

"Presiden Joikowi juga presiden pertama yang menggelontorkan dana desa langsung ke desa. Dalam tiga tahun ini Presiden sudah mengalokasikan dana desa sebesar lebih dari Rp 120 triliun, dan terus akan digelontorkan dan ditingkatkan," katanya.