SBY Minta Pemerintah Sensitif

SEMARANG, KOMPAS.com - Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah sensitif terhadap masyarakat miskin saat mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan melambungnya kebutuhan pokok.

"Apapun kebijakan pemerintah, baik kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM, yang menyebabkan harga pokok masyarakat tinggi, maka sensitif lah dampaknya pada mereka yang masih miskin. Mereka yang tertekan jangan lupa kompensasinya," ujar SBY, di Semarang, Selasa (13/6/2017).

Menurut dia, kompensasi terhadap masyarakat miskin merupakan kewajiban pemerintah.

"Itu bukan charity, tapi kewajiban negara. Mendorong perusahaan besar, bisnis meningkatkan CSR," tambahnya.

Baca juga: Cacat dan Miskin, Ilyusin Tak Terima Dana Kompensasi BBM

Pada kesempatan itu, SBY juga menyebutkan, anggaran negara untuk pengentasan kemiskinan harus berimbang dengan melimpahnya anggaran pembangunan infrastruktur.

"Anggaran negara juga digunakan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran infrastruktur dan kemiskinan harus berimbang. Rakyat tidak boleh ditelantarkan karena anggaran kurang," kata dia.

Sekedar informasi, belanja infrastruktur di era Jokowi tersebar ke kementerian dan transfer daerah. Transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan sebesar Rp 764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp 763,5 triliun.

Sementara belanja negara dalam APBN 2017 mencapai Rp 2.080 triliun dengan defisit anggaran Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: SBY: Demokrat Tersinggung kalau Dianggap "Mualaf" dalam Menjaga Pancasila