Cacat dan Miskin, Ilyusin Tak Terima Dana Kompensasi BBM

GOWA, KOMPAS.com - Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai dana kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata masih sama dengan dana bantuan serupa sebelumnya, tidak tepat sasaran.

Hal itu seperti yang dialami Ilyusin Budiman Daeng Saung (52), warga Lingkungan Kanarea, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pria yang yang tak punya lengan dan kaki akibat kecelakaan kerja ini tak dapat menikmati bantuan Rp 400.000 yang dikucurkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Ilyusin pun hanya bisa mengelus dada. Padahal, untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya, dia sangat kesulitan. Istrinya, Daeng Sompa (55) hanya bekerja sebagai tukang cuci pakaian dari rumah ke rumah milik warga. Sementara Ilyusin sendiri hanya beternak ayam kampung yang penghasilannya bisa dinikmati tiga bulan sekali.

"Dari dulu saya tidak pernah dapat bantuan kalau saya lapor ke pak lurah sama camat, katanya nanti diusulkan. Tapi sampai sekarang belum dapat, dan terakhir ini semua tetangga dapat. Jadi istriku pergi pertanyakan, tetap katanya namaku tidak terdaftar sebagai penerima bantuan," ujar Ilyusin.

Kecelakaan kerja

Saat ditemui Kompas.com, Ilyusin mengisahkan himpitan ekonomi keluarga hingga harus merelakan putrinya dirawat oleh kerabatnya. Ilyusin sendiri awalnya bekerja sebagai buruh bangunan. Pada 1995 silam, dia mengalami kecelakaan kerja hingga menyebabkan tangan dan kakinya harus diamputasi.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Kanarea, Syahrir yang dikonfirmasi mengaku telah beberapa kali mengusulkan keluarga Ilyusin sebagai penerima bantuan, namun hingga saat ini belum digubris.

"Setiap tahun saya usulkan karena memang sangat layak menerima, tetapi belum ada tanggapan," kata.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Kabupaten Gowa Arifuddin Sani mengakui, pencairan dana bantuan PSKS yang keluarkan pemerintah masih menggunakan data lama dan belum diperbaharui. Namun pihaknya akan mengupayakan agar warga miskin tersebut akan mendapat dana bantuan untuk gelombang berikutnya.

"Iya, memang masih menggunakan data lama, tetapi kami akan mengawal hal ini karena memang salah sasaran," kata Arifuddin.