Kalla: Sekarang, Hanya Orang Bernyali Besar yang Berani Korupsi

SLEMAN, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sejarah korupsi di Indonesia memang sangat panjang, sehingga untuk memberantasnya memerlukan waktu yang lama pula.

"Kita tidak bisa mengatakan akan menghabiskan korupsi, di negara apapun sulit. Indeksnya selalu ada di bawah 10, tetapi kita harus terus berusaha semaksimal mungkin mengurangi korupsi," ujar Jusuf Kalla dalam sambutan pembukaan Anticorruption Summit 2016 di Grha Sabha Pramana, UGM, Selasa (25/10/2016)

Acara ini diglar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.

Jusuf Kalla menyampaikan, ada banyak negara yang berhasil memberantas korupsi, sehingga indikatornya sangat baik. Negara dimaksud antara lain Selandia Baru, Hongkong dan Singapura yang paling dekat dengan Indonesia.

"Hongkong dengan Singapura tidak bisa dibandingkan dengan kita, penduduknya sekitar 5 juta, kita 258 juta," tegasnya.

Namun, lanjut dia, Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Singapura terkait keberhasilan pemberantasan korupsi. Kendati demikian, lanjut Kalla, pemberantasan korupsi harus melihat kondisi negara.

Menurut Kalla, jika dilihat dari sisi pelaku kejahatan korupsi yang dihukum, Indonesia masih bisa dikatakan juara dunia. Tidak ada negara di dunia ini yang bisa menghukum koruptor seperti Indonesia.

Jusuf Kalla mengungkapkan, dalam waktu 10 tahun saja ada 9 menteri, 19 gubernur, 46 anggota DPR, 100-an bupati dan anggota DPRD, tiga ketua partai, dua gubernur Bank Sentral yang masuk penjara karena korupsi.

"Kita sudah menghukum luar biasa, di negara lain satu menterinya masuk penjara jadi berita dunia, kita ada sembilan. Di suatu negara jika satu gubernur Bank Sentralnya masuk penjara, langsung ambruk mata uangnya, kita tidak apa-apa," ucapnya.

Ia memandang, untuk menekan korupsi ada dua hal yang harus diperbaiki. Pertama sistem harus dibuat lebih sederhana, dan kedua mengenai personal.

"Saya yakin kita berhasil menekan korupsi. Hanya orang yang bernyali besar sekarang yang berani korupsi," pungkas Kalla.

Hadir dalam pembukaan Anticorruption Summit 2016 di Grha Sabha Pramana UGM, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Gubernur DIY Sri Sultan HBX dan Rektor UGM Dwikorita Karnawati.

Acara ini melibatkan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia.

Peserta Anticorruption Summit 2016 terdiri dari para dekan fakultas hukum perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, akademisi bidang hukum, kejaksaan, pemerintah daerah, dan pegiat antikorupsi.