Dedi Meminta Dewan dan Kepala Daerah asal Golkar Kurangi Perjalanan Dinas

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik program penanggulangan kemiskinan yang dominan bersifat seremonial. Akibatnya, program itu tidak efektif, malah tidak tepat sasaran.

"Sekarang sering simbolisme saja. Seminar, ngumpul-ngumpul. Harusnya ada langkah taktis yang dilakukan," ujar Dedi, Minggu (15/5/2016).

Karena itu, untuk membantu program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran, pihaknya menginstruksikan DPRD dan kepala daerah di Jabar yang berasal dari Partai Golkar mengubah program penanggulangan kemiskinan.

Contohnya, Dedi akan meminta anggota DPRD Jabar asal partainya mengurangi perjalanan dinas ke luar kota dan provinsi. Sebab, kegiatan ini cukup menguras anggaran sehingga akan lebih baik jika dialihkan ke program di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.

"Program bimtek dan perjalanan dinas luar provinsi diturunkan. Yang diperbesar ongkos kunjungan di daerah pemilihan," katanya.

Selain menguras biaya, lanjut Dedi, perjalanan dinas luar provinsi itu pun akan menguras energi anggota dewan.

"Itu menurunkan energi anggota DPR. Habis waktu dan tenaganya. Kapan berpikir untuk program strategis? Kalau hanya habis untuk nongkrong di kafe-kafe, mana ada untuk memikirkan masyarakat di dapilnya," tegasnya.

Menurut Dedi, kunjungan resmi anggota dewan ke daerah pemilihan hanya dilakukan saat reses. Dengan jumlah reses dalam setahun yang hanya 2-3 kali, menurutnya hal itu sangat kurang sehingga intensitasnya harus ditambah. Jika program di daerah pemilihan ditambah, masyarakat di daerah tersebut akan merasakan langsung manfaatnya.

"Kegiatan anggota dewan dalam sebulan dibagi dua. Dua minggu administratif, dua minggu publik, yaitu di dapil," katanya.

Sehingga, sebesar apa pun biaya yang dikeluarkan, tidak akan sia-sia karena berdampak langsung terhadap masyarakat di setiap daerah pemilihan.

"Itu pun akan memberi penghasilan lebih bagi anggota dewan. Pendapatannya bisa dua kali lipat. Tapi efisiensi dan efektifitasnya bagus," katanya.

Berdasarkan hasil kajiannya, pemangkasan program simbolis yang dialihkan ke program riil masyarakat akan menghemat anggaran hingga 60 persen. Hal tersebut sudah dibuktikannya di Purwakarta.