Dua Menteri Berbeda Pendapat soal Borobudur, Masyarakat Bingung

MAGELANG, KOMPAS.com — Pernyataan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait penataan kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, membuat bingung pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Mereka meminta kepastian informasi, terutama terkait wacana relokasi permukiman warga di sekitar cagar budaya dunia itu.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang Edi Susanto menjelaskan, menurut Menteri Arief Yahya, sejauh ini tidak akan ada relokasi permukiman warga dalam pelaksanaan program Badan Otorita Borobudur (BOB) yang baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo.

"Pernyataan itu dikatakan Menteri Arief Yahya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan 10 Destinasi Prioritas, di Jakarta pada 13 April 2016. Kami diundang ke sana," ujar Edi di Borobudur, Senin (25/4/2016).

Tidak lama kemudian, pernyataan Menteri Rizal Ramli muncul di media bahwa pemerintah berencana menata permukiman warga di sekitar Candi Borobudur yang dinilai sudah padat. Warga yang tinggal di kawasan tersebut akan dipindahkan.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2016 Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (21/4/2016).

"Seharusnya ada sinkronisasi antar-kementerian supaya kami di daerah bisa menjelaskan dan bersikap kepada masyarakat. Kami sudah banyak mendapat pertanyaan soal itu," ungkap Edi.

Edi menyatakan, sampai saat ini, pihaknya belum mendapat penjelasan resmi terkait pernyataan dua menteri itu.

"Jadi, artinya pemindahan itu apa? Sekarang kami sedang mencari tahu, secepatnya kami akan minta izin Bupati Magelang untuk menanyakan hal ini kepada kementerian agar masyarakat tidak lagi bingung," ucap Edi.

Sementara itu, Camat Borobudur Nanda Cahyadi Pribadi mengakui, belakangan ini ada sebagian warga yang resah dengan pernyataan Menteri Rizal Ramli soal pemindahan permukiman warga Borobudur.

"Hampir setiap hari ada yang menanyakan tentang penggusuran seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Rizal Ramli di media beberapa hari lalu," ungkapnya.

Walau demikian, Nanda meminta kepada masyarakat untuk tidak resah dengan pernyataan itu. Nanda menilai bahwa pembebasan lahan seluas 5.000 hektar di sekitar Candi Borobudur oleh pemerintah hanya sebagai pengembangan penyangga pariwisata Candi Borobudur.

"Saya minta masyarakat untuk tidak resah menanggapinya. Tetap bekerja, menjalani kehidupan saat ini. Semua masih belum jelas, dan kami yakin, pemerintah akan mengambil jalan yang terbaik buat masyarakat," pinta Nanda.